REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Pembinaan SD (PSD)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan dana sebesar Rp 100,13 miliar. Dana tersebut diperuntukkan pembangunan unit sekolah baru (USB) dan renovasi sekolah dasar (SD) pada 2018.

"Pada tahun ini, Kemendikbud menggelontorkan anggaran sebesar Rp 100,13 miliar, untuk membangun 15 USB dengan anggaran Rp 32,94 miliar dan merenovasi 53 SD rujukan dan SD lainnya yang sangat prioritas di berbagai wilayah Indonesia dengan anggaran Rp 67,19 miliar," ujar Direktur PSD, Kemendikbud, Khamim, di Jakarta, Ahad (28/10).

Khamim mengatakan dengan kebijakan zonasi, maka pihaknya secara bertahap akan membenahi sekolah yang terpilih. Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan bangunan sekolah yang dibangun berkualitas baik, aman, dan nyaman digunakan untuk proses pembelajaran oleh seluruh warga sekolah.

Selain itu, agar penggunaan anggarannya pun sesuai dengan perencanaan sehingga akuntabilitas pelaporan keuangannya dapat tercapai. "Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan yang tahap satu, minimal 50 persen proses pembangunan dan renovasi sudah berjalan. Alhamdulillah sudah ada yang 53 persen,51 persen bahkan ada yang 80 persen dari sekolah-sekolah yang hadir,¿ jelas dia.

Program pembangunan USB dan renovasi SD secara swakelola ini, selain melibatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar juga melibatkan sekolah menengah kejuruan (SMK) program keahlian teknik bangunan yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud sebagai tim teknis perencana dan pengawas.

Selain itu, proses pembangunan dan renovasi sekolah yang juga melibatkan warga sekitar sekolah sehingga masyarakat di sekitarnya pun merasa memiliki sekolah tersebut. Hal ini juga mendorong tanggung jawab dalam peningkatan kualitas bangunan yang baik. Program renovasi dan pembangunan SD secara swakelola ini juga dinilai lebih efisien.

Sementara itu, mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Indrajati Sidi, mengatakan program pembangunan USB dan renovasi SD dengan swakelola ini perlu diteruskan karena ada solusi bersama bagi berbagai pihak. "Dalam membangun ruang kelas, tidak perlu kontraktor yang rumit dan hasilnya pun belum tentu baik serta sesuai keinginan sekolah penerima bantuan," jelas Indra.

Indra menambahkan, renovasi sekolah dengan secara swakelola ini agar diaplikasikan juga dalam renovasi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Pada tahap pertama, sekolah penerima bantuan masing-masing telah menerima 70 persen dana program pembangunan USB dan renovasi SD pada Juli 2018. Tahap selanjutnya, berdasarkan proses pembangunan yang berjalan.

Sebanyak 39 sekolah telah menerima 100 persen dana pembangunan dan renovasi pada Oktober 2018. Sisanya, pemerintah tetap akan memperhatikan perkembangan sekolah hingga bantuan pada tahap pertama mencapai 50 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika