REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli mengaku cukup sulit jika pemerintah mengharapkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam pengimplementasian zonasi. Sebab menurut dia, tidak banyak MGMP yang beroperasi secara profesional di Indonesia.

"Sebenarnya teman-teman IGI sudah banyak membantu tetapi memang masih sulit untuk diharapkan (MGMP)," kata Ramli ketika dihubungi Republika, Rabu (6/11).

Menurut dia, salah satu faktor tidak efektifnya MGMP karena selama ini pemerintah terlalu memanjakan mereka. Terutama soal anggaran sehingga bergerak atau tidaknya mereka sangat tergantung anggaran.

"Dan itu pun mereka tidak berorientasi hasil tetapi hanya sekedar berkumpul," ucap Ramli.

Karena itu dia meminta agar pemerintah merumuskan formula baru yang mampu mengefektifkan forum MGMP di semua daerah. Sehingga selain bisa berperan dalam program zonasi, para guru mata pelajaran bisa kembali mengasah ilmu pengetahuan dan teknik mengajar yang baru.

Untuk diketahui mulai tahun ajaran 2019/2020 skema PPDB akan berdasar pada zonasi. Nantinya melalui sistem zonasi ini yang bakal membantu memetakan para siswa menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan penerapan zonasi baru ini, maka tidak ada lagi proses penerimaan siswa baru menjelang tahun ajaran baru. Peran MGMP menjadi sangat penting dalam skema baru ini.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano menyampaikan Kemendikbud telah membagi sekitar 1900 zona se-Indonesia. Dia optimistis, program zonasi ini bisa mempermudah penyelesaian masalah dan peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah atau zona.

“Sebab nanti kedua hal itu bakal dipecahkan oleh MGMP, Kelompok Kerja Guru (KKG) dan lainnya di setiap zona masing-masing. Jadi peran MGMP ini penting,” kata Supriano beberapa waktu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika