REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengklaim telah optimal membina dan menguatkan forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Bahkan pembinaan telah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu.
"Tidak hanya MGMP, kami juga telah menguatkan penyelenggaraan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sejak 2 tahun yang lalu juga," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi saat dihubungi Republika, Rabu (7/11).
Hingga kini, lanjut Didik, upaya penguatan penyelenggaraan MGMP dan MKKS terus dilakukan dan diperluas. Sehingga diharapkan pemerataan kualitas guru di seluruh tanah air bisa segera terwujud.
Terkait aturan MGMP, lanjut Didik, bakal diatur tersendiri di luar pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi yang bakal diimplementasikan tahun 2019 mendatang.
"Jadi MGMP aturannya tersendiri khususnya terkait pembinaan guru dan kesek berkelanjutan," kata Didik.
Sebelumnya, beberapa pihak seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), beberapa pengamat pendidikan seperti Prof Arief Rachman dan Eka Simanjuntak sependapat bahwa selama ini banyak MGMP yang belum berjalan secara optimal dan efektif.
Bahkan menurut Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim istilah MGMP, kata dia, kerap dijadikan anekdot untuk singkatan 'makan, guyon, minum dan pulang'.
"Memang realitanya begitu. Ini juga sebagai autokritik bagi guru-guru dan kepala sekolah," kata Satriwan.
Padahal, dalam skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 peran MGMP dan MKKS menjadi penting. Karena dengan sistem zonasi keduanya harus membantu memetakan siswa menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, MGMP dan MKKS juga bakal diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah di zona masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika