REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai tingginya angka pengangguran lulusan SMK sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menggalakkan Industri di Tanah Air. Problem SMK dari tahun ke tahun tetap sama dan pada kenyataannya pemerintah tidak mampu merumuskan solusi agar lulusan SMK lebih banyak terserap industri.

"Tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK ini bukti kegagalan pemerintah dalam menggalakkan industri di Tanah Air," kata Sutan saat dihubungi Republika, Senin (12/11).

Menurut dia, kebijakan pemerintah yang membuka ribuan sekolah menengah kejuruan (SMK) tidak diikuti dengan program industrialisasi yang menampung para lulusan. Akibatnya, saat ini SMK tak ubahnya berperan sebagai mesin pencetak pengangguran setiap tahunnya.

"Dengan meningkatnya angka pengangguran di Tanah Air secara signifikan dan menjadi masalah baru dalam ekonomi nasional," tegas Sutan.

Sutan menambahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 saja SMK menyumbang 11 persen lebih angka pengangguran. Fakta tersebut tentunya menjadi sangat kontra produktif dengan tujuan pemerintah mendirikan SMK sebagai instrumen meningkatkan produktivitas angkatan kerja.

Karena itu, ke depan, dia berharap, pemerintah bisa menyesuaikan antara permintaan dan penawaran angka lulusan SMK dengan penyiapan lahan industri. Sehingga, lulusan SMK bisa lebih terserap secara signifikan di dunia industri.

Untuk diketahui, berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) didominasi lulusan SMK, yakni sebesar 14,7 juta orang atau 11,24 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika