REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan, revitalisasi SMK memang harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini dapat dimulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan tren ke depan.
Selanjutnya, dia melanjutkan, akreditasi dan sertifikasi juga perlu ditingkatkan. Sertifikasi ini harus mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang direkognisi oleh industri. "Termasuk mengadopsi standar sertifikasi yang sudah ada," kata Darmin saat mengunjungi SMKN 4 Kota Malang, Kamis (13/12).
Menurut Darmin, perubahan kurikulum perlu didukung dengan ketersediaan guru produktif. Untuk itu, perlu dilakukan training of trainer (ToT) bagi guru adaptif dan normatif. Guru produktif juga dapat berasal dari industri dengan terus dilakukan kebijakan penyetaraan.
Sementara untuk meningkatkan kemampuan skill, mereka perlu magang di industri. Tujuannya, kata dia, agar dapat mempelajari etos kerja dan dunia kerja secara langsung.
Selain itu, SMK juga perlu membuka jurusan yang sesuai tren perkembangan zaman. Kondisi ini tentu dianggap mampu lebih menarik minat masyarakat untuk masuk ke SMK. Beberapa jurusan yang dimaksud seperti kopi, musik, animasi dan ekonomi digital lainnya.
Melihat fakta-fakta demikian, Darmin menegaskan, keterlibatan industri dalam merevitalisasi SMK sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang menyiapkan insentif bagi industri. Mereka akan memperoleh insentif pajak super deduction sebesar 200 persen. Insentif ini penting mengingat struktur industri Indonesia 99 persen merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Di sisi lain, Darmin mengungkapkan, pemerintah juga tengah menyiapkan alternatif sumber pembiayaan bagi vokasi. Salah satu caranya melalui skema Skill Development Fund dan Unemployment Benefit. Upaya tersebut untuk menyiapkan pembiayaan dan pelatihan pengembangan kemampuan bagi tenaga kerja.
"Antara lain tenaga kerja terdampak otomatisasi, pengaruh krisis ekonomi, dan berhenti kerja sementara," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika