REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menargetkan komposisi SMK akan lebih mendominasi dibandingkan SMA pada 2030. Komposisinya sekitar 70 persen untuk SMK sedangkan SMA sebesar 30 persen.

"Yang semula berkomposisi 31 persen SMK dan 69 persen SMU, maka pada tahun 2023 mendatang ditarget menjadi 70 persen SMK dan 30 persen SMU. Sedangkan posisi saat ini 65 persen SMK dan 35 persen SMU," ujar Gubernur Jatim, Soekarwo saat mengunjungi SMKN 4 Kota Malang, Kamis (13/12).

Selain aspek tersebut, pria disapa Pakde Karwo ini juga menjelaskan, tiga tahapan lain untuk mengembangkan SMK di Jatim. Pihaknya saat ini telah membuat SMK mini dengan jumlah 270 sekolah se-Jatim. Program tersebut dikembangkan di sekitar Pondok Pesantren (Ponpes), daerah terpencil dan wilayah khusus dengan menargetkan lulusan SD.

"Kita membuat tambahan SMK mini untuk lulusan SD selama enam bulan. Sebetulnya ini seperti training, tapi karena pesertanya anak muda jadi SMK mini (penyebutannya)," jelas Pakde Karwo.

Tahap ketiga, dia melanjutkan, dengan menyelenggarakan program dual track. Program ini diperuntukkan bagi siswa SMA, Madrasah Aliyah, Ula, dan Wusto dalam pendidikan diniyah salafiyah juga diberikan pendidikan vokasional atau keterampilan. Sebab, apabila tidak dikembangkan program tersebut, maka dikhawatirkan semua lulusan SMA akan menjadi unskill.

Kemudian tahap keempat, kata Pakde Karwo, Pemprov Jatim mengubah beberapa SMK di Jatim menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini, sudah terdapat 20 SMK yang telah berubah statusnya menjadi BLUD.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang berusaha serius menyiapkan SDM. Bukti keseriusannya dengan menyiapkan APBN 2019 memuat pengembangan pendidikan vokasi. Hal ini dianggap senada dengan permintaan Presiden RI untuk menyiapkan konsep peningkatan SDM, terutama pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika