REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 akan lebih memfokuskan revitalisasi desa adat untuk ketahanan terhadap bencana. Menurut Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, sejak diluncurkan pada 2017, program revitalisasi desa adat banyak untuk membangun fisik, sedangkan jika dilihat realitasnya di lapangan banyak juga kebutuhan nonfisik.
"Jadi kita fokus juga sisa anggaran dari revitalisasi desa fisik tersebut untuk kegiatan nonfisik. Sejauh ini kita lihat, kan sangat rentan kebakaran, longsor, tahun ini kami libatkan juga arsitek pengalaman untuk merancang sistem yang jauh lebih aman untuk listrik, air, drainase, dan sebagainya," katanya, Senin (21/1).
Ia menyebut beberapa daerah yang telah mendapatkan dana revitalisasi untuk nonfisik itu, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Sulawesi Tengah. Saat ini, pihaknya masih menerima pendaftaran proposal revitalisasi desa adat yang dilakukan secara daring hingga 31 Januari 2019.
"Di rembuk nasional kita akan umumkan, jadi dinas tahu menginformasikan ke komunitas," kata dia.
Menurut Hilmar, pada dasarnya desa adat yang menerima dana revitalisasi adalah desa yang mempunyai kegiatan secara berkelanjutan. Dia tak menampik kalau selama ini banyak proposal yang masuk, tetapi karena seleksinya ketat, penerimanya pun cukup terbatas. Dari ratusan proposal yang masuk sejak 2017 yang diloloskan 75 (2017) dan 125 (2018).
"Jadi harus tunjukkan ada komunitas, ada kegiatan adat di sana. Seandainya sangat hidup tetapi kebutuhan fisiknya besar ya berarti porsinya lebih besar," ucap dia.
Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Dirjenbud Kemendikbud RI Christiati Ariani mengatakan tahun ini akan ada 120 desa adat di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran program itu, sedangkan proses seleksi akan dimulai setelah pendaftaran ditutup.
"Kami petakan dan verifikasi ke lokasi, yang layak di lokasi kita berikan bantuan," katanya.
Pembangunan nonfisik yang direncanakan pihaknya mencakup aktivitas budaya di dalam rumah yang harus terus hidup, keberlangsungannya yang dijaga, dan transfer pengetahuan kepada anak-anak mereka. Dana yang diberikan untuk masing-masing desa antara Rp400 juta sampai Rp500 juta. Penyaluran dana secara bertahap.
"Jadi kami beri dulu 70 persen, setelah kami verifikasi lapangan, saat pembangunan kami berikan yang 30 persennya," ucap dia.
Mengenai ketahanan bencana untuk desa adat, Otti, sebutan akrab Christiati Ariani, mengatakan sebenarnya masyarakat adat sudah memahami betul bagaimana arsitektur bangunan, teknologi, dan cara mewaspadai serta menanggulangi bencana. Akan tetapi, katanya, tak dimungkiri banyak juga faktor lain, seperti alam yang di luar kemampuan mereka.
"Mereka kadang enggak tahu kalau daerah yang mereka tinggali rawan bencana. Kadang itu juga lepas dari pemikiran mereka, tapi bentuk arsitektur, bentuk teknik pembuatannya mereka sudah paham sekali," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika