Staff Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kemendikbud Ananto Kusuma Seta menjelaskan, salah satu tema yang akan menjadi fokus dalam RNPK terkait pendidikan vokasi. Hal itu juga sesuai dengan instruksi presiden Joko Widodo untuk merevitalisasi pendidikan vokasi secara besar-besaran. 

 

"Saat ini kekurangan guru pendidikan vokasi masih cukup besar. Dari 300 ribu guru vokasi yang ada saat ini, yang layak menjadi guru vokasi hanya sekitar 37 persen. Sisanya hanya guru-guru normatif, guru agama, matematika," kata Ananto usai Taklimat Media di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (8/2).

 

Ananto mengatakan, minimnya guru vokasi juga diakibatkan karena selama ini tidak ada program studi yang menghasilkan guru vokasi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Terkait hal ini, pihaknya telah meminta kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membuka prodi guru untuk jurusan vokasi.

 

Untuk menyiasati kekurangan guru vokasi, Kemendikbud juga telah melakukan pelatihan guru ganda bagi guru mata pelajaran umum. Program ini bertujuan agar guru memiliki fleksibilitas mengajar. Sistem keahlian ganda guru mata pelajaran umum bertujuan agar guru memiliki fleksibilitas. Pun pemerintah memberi pelatihan pada guru-guru yang bersedia menerapkan keahlian ganda.

 

Selain itu, kata Ananto, Kemendikbud juga telah menyediakan lembaga sertifikasi profesi bagi profesional yang bersedia mengajar di SMK. "Sekarang sedang kita mulai untuk proses apa yang disebut penyetaraan. Misalnya dia lulus SMA tapi punya sertifikat keahlian, itu bisa menjadi guru pendidikan vokasi," jelas dia.

 

RNPK tahun ini akan menghadirkan sejumlah pembicara, baik dari Kemendikbud, maupun dari luar Kemendikbud. Diperkirakan RNPK tahun ini melibatkan 1.232 peserta yang terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di pusat maupun di daerah termasuk organisasi sosial dan komunitas pendidikan dan kebudayaan.

 

Karena itu dia berharap, akan muncul strategi-strategi baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Karena dia yakin, banyak ide-ide dari masyarakat yang belum tertampung.

 

"Kami ingin partisipasi masyarakat tertuang betul, termasuk dari internasional. Itu yang penting bagaimana pendidikan di Indonesia sehingga standar pendidikan kita sejajar dengan internasional," ungkap dia.