REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta akan mengevaluasi tata tertib (tatib) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Yogyakarta. Hal ini dilakukan setelah adanya dugaan pihak sekolah yang mewajibkan siswinya menggunakan jilbab.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori mengatakan, tidak ada kewajiban dari pihak sekolah untuk menggunakan jilbab. Walaupun begitu, evaluasi tetap akan dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY. "Kita evaluasi tindaklanjut dari ORI. Pemakaian jilbab itu tidak ada (kewajiban)," kata Budi saat dihubungi, Senin (11/02).

Ia mengatakan, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap SMPN 8 Yogyakarta saja. Namun juga terhadap sekolah lainnya. Hal ini dilakukan agar tata tertib semua sekolah, khususnya jenjang SMP di Kota Yogyakarta tidak melenceng aturan yang berlaku. Tentunya sesuai dengan  Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Tertib Sekolah. 

Selain mengevaluasi tata tertib mengenai penggunaan jilbab di lingkungan sekolah, aturan lain juga akan dievaluasi. Salah satunya terkait penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa SMP. "Anak SMP kan belum boleh menggunakan motor sendiri. Harus punya SIM," kata Budi. 

Sebelumnya, ORI Perwakilan DIY telah menyerahkan laporaan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait dugaan kewajiban penggunaan jilbab di SMP Negeri 8 Yogyakarta. ORI Perwakilan DIY menemukan tata tertib sekolah yang tidak sesuai dengan Perwal.

Ketua ORI Perwakilan DIY, Budhi Mastury mengatakan, tata tertib sendiri dibuat dengan mengacu kepada Perwal tersebut. Namun, ditemukan ketidaksesuaian antara tata tertib dan Perwal, sehingga sekolah tertentu mewajibkan siswinya menggunakan jilbab.

"Dalam Perwal dia menggunakan fiksi 'dapat'. Artinya (penggunaan jilbab) itu pilihan. Tapi di tata tertib itu, kalimat yang ada kata 'dapat' tidak dicantumkan," kata Budhi beberapa waktu lalu.

Pihaknya pun meminta SMP Negeri 08 Yogyakarta untuk merevisi tata tertib tersebut. Sehingga tidak melenceng dari Perwal. ORI juga meminta Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk melakukan evaluasi. Tidak hanya SMP N 8 Yogyakarta saja, namun juga seluruh tata tertib sekolah yang ada di Yogyakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika