REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas mengakui, kekurangan guru memang terjadi di beberapa daerah. Beberapa daerah mempunyai strategi mengatasi permasalahan tersebut, tetapi belum semua daerah menerapkannya.
"Kekurangan guru memang terjadi di beberapa daerah. Dan daerah-daerah sudah punya strategi melalui beberapa cara, meski memang belum semua daerah," ujar Azwar kepada Republika.co.id, Kamis (22/8).
Ia menuturkan, daerah harus melaksanakan strategi untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah. Di antaranya dengan menata dan memetakan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara proporsional maksimal 15 kilometer.
Cara lainnya dengan melalui pemberian insentif baik kepada guru honorer kategori dua (K2) maupun guru tidak tetap (GTT). Pemberian insentif dipetakan berdasarkan standar pelayanan minimal.
Azwar mencontohkan untuk SPM di sekolah dasar (SD) harus terdapat satu orang kepala sekolah dan enam guru kelas. Ditambah dengan satu guru olahraga dan satu guru pendidikan agama islam (PAI). Guru-guru tersebut harus disediakan di sekolah minim guru PNS.
Sementara, lanjut dia, terhadap daerah dengan tingkat akses tersulit (Detas) berlaku pembelajaran multi grade atau tingkat. Artinya kelas I dan II, III dan IV, V dan VI diajar satu guru yang sudah ada mata kuliah tentang hal ini.
Terhadap wilayah Detas, kata Azwar, bisa dikirim anak-anak muda untuk mengajar. Relawan mengajar yang tidak harus guru atau dari berbagai disiplin ilmu.
"Akuntan bisa mengajarkan perangkat desa tentang akuntansi. Teknik sipil menciptakan kincir aliran sungai untuk hasilkan tenaga listrik yang didukung alokasi dana desa APBD dan dana desa APBN," lanjut Azwar.
Bupati Banyuwangi itu menambahkan, di wilayahnya telah mengirim mengirim ratusan mahasiswa lulusan beasiswa sarjana strata 1 dalam Program Banyuwangi Cerdas. Berbagai disiplin ilmu dengan tugas mengajar atau proses belajar mengajar di sekolah Detas.
Para mahasiswa itu juga mengajar di masyarakat menonjolkan kesetaraan dan keaksaraan. Relawan Banyuwangi mengajar diwajibkan berdomisili di wilayah Detas dan diberikan insentif Rp 2 juta per bulan.