REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai tahun ini menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja. Dana tersebut dialokasikan khusus untuk program digitalisasi sekolah.
BOS Afirmasi untuk mendukung operasional rutin dan mengakselerasi pembelajaran bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal dengan alokasi dana sebesar Rp 2,85 triliun. Selain itu, disiapkan juga dana BOS Kinerja sebesar Rp1,50 triliun, yang dialokasikan untuk sekolah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. BOS afirmasi dan kinerja hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang terseleksi.
"BOS itu mulai tahun ini ada tiga jenis. BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja. Yang untuk gawai anak-anak kelas 6,7, 10 itu dana dari BOS afirmasi dan kinerja," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (15/9).
Pada tahun ini, program digitalisasi sekolah akan direalisasikan kepada 30.227 sekolah melalui BOS Afirmasi, dan 6.004 sekolah melalui BOS Kinerja. Melalui program ini, pemerintah akan memberikan sarana pembelajaran di sekolah berupa tablet kepada 1.753.000 siswa kelas 6, kelas 7 dan kelas 10 di seluruh Indonesia, khususnya sekolah yang berada di pinggiran.
Dari sisi pengawasan program, Didik menuturkan, Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan kepala dinas pendidikan akan dilibatkan penuh. Pihaknya juga telah mengundang pemerintah daerah agar bisa memberikan pembinaan kepada sekolah sehingga peralatan yang diberikan digunakan sesuai yang diharapkan.
Sebagai langkah awal Kemendikbud akan meluncurkan sekolah digital di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 September 2019. Pada kesempatan ini, sebanyak 34 sekolah dengan jumlah 841 siswa akan diberikan bantuan melalui BOS Afirmasi. Selain itu, sebanyak 4 sekolah dengan jumlah 301 siswa akan menerima bantuan melalui BOS Kinerja.
Selain komputer tablet yang akan digunakan oleh masing-masing siswa, setiap sekolah juga akan menerima satu unit PC server, satu unit laptop, hardisk, router, LCD dan speaker. "Nanti penggunaanya untuk siswa kelas 6, kelas 7 dan kelas 10. tapi sifatnya dipinjamkan, jadi tidak boleh dibawa pulang ke rumah," kata Didik menjelaskan.
Program digitalisasi sekolah ini, kata Didik sebagai tanggapan dari literasi teknologi informasi para peserta didik masa kini. Nantinya, bahan ajar baik buku maupun bahan penunjang akan diupload di gawai yang diberikan kepada mereka.
Selama ini, pemerintah juga telah memberikan pelatihan IT kepada para guru. Hal ini dilakukan agar para guru dapat membantu, membimbing, dan mengawasi peserta didik dalam mengikuti program digitalisasi sekolah.
"Jadi di samping dapat materi dari guru, anak-anak juga bisa belajar sendiri di gawai yang mereka pakai. Utamanya kan tetap dari guru," kata Didik.
Sementara itu, pengamat pendidikan dari Center of Education, regulation, and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji mengatakan, seharusnya sebelum memasifkan digitalisasi pemerintah perlu memberikan pendidikan kepada para guru.
Indra yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Guru TIK dan KKPI Indonesia serta Ikatan Guru TIK PGRI mengatakan, berdasarkan pengamatannya di lapangan banyak guru yang masih belum siap mengikuti program digitalisasi sekolah. Ia menilai, selama ini pelatihan yang diberikan masih kurang.
"Guru-gurunya perlu dilatih dulu. Kalau enggak, itu gawai enggak akan dipakai," kata Indra menegaskan.
Selain itu, ia juga mempertanyakan penggunaan BOS untuk pengadaan gawai. Sebab, menurut dia, seharusnya hal yang diutamakan Kemendikbud adalah melengkapi komputer sehingga Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bisa dilakukan 100 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika