"Dimulai dari keluarga, karena percaya berita palsu berkaitan dengan mentalitas manusia. Belajar dari Jepang, perilaku mereka sehari-hari merupakan hasil dari pendidikan karakter dalam keluarga. Ini yang harus kita contoh," kata Deddy dalam penyataan resmi yang diterima Republika.co.id.

Deddy mengatakan, karakter masyarakat yang suka menyebar hoaks bisa dilihat dari sudut pandang komunikasi budaya. Masyarakat Indonesia senang bercerita dan bersifat kolektivisme atau cenderung hidup berkelompok daripada individu.

Hanya saja, dengan literasi yang rendah maka sering kali masyarakat tidak memahami informasi yang didapatkan, terlebih lagi penyebaran informasi sangat mudah di era media sosial.

"Kita lebih suka menonton televisi atau mendengar radio, padahal dua media ini membuat orang menjadi pasif. Beda dengan membaca yang harus dicerna sehingga membuat orang menjadi kritis," kata penulis buku Pengantar Komunikasi Lintas Budaya: Menerobos Era Digital dengan Sukses itu.

Dibutuhkan reformasi pendidikan agar masyarakat memiliki kesadaran baru dalam menyaring berita. Deddy menyarankan ke depannya edukasi tidak bersifat ad hoc atau dengan tujuan tertentu saja, tetapi, lebih kepada membangun kesadaran baru yang bersifat jangka panjang.

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugoro mengatakan, hoaks tidak saja menjadi permasalahan di Indonesia, tetapi, di dunia. Mafindo mencatat, ada 60 – 100 hoaks setiap bulan lahir, dengan tema paling besar adalah politik, disusul agama, dan kesehatan.

"Pada tahun 2018, ada enam persen hoaks yang terkait isu obat dan kesehatan. Meski jumlahnya kecil, namun tidak bisa dianggap ringan. Karena hoaks-hoaks terkait kesehatan bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat,” kata Septiaji.

Septiaji mencontohkan seperti mie instan yang dicampur coklat bisa berbahaya bagi kesehatan, permen yang mengandung narkoba, makanan kaleng yang terjangkiti virus HIV dan sebagainya. Hoaks ini sudah beredar luas di masyarakat dan dipercaya sebagai sebuah kebenaran.