REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menyebutkan Hari Guru Nasional (HGN) 2019 adalah momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi, kapasitas guru. Termasuk harkat martabatnya.
"Prinsip guru tanpa tanda jasa sudah harus diubah, mengingat kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari semakin berat. Karena itu guru-guru Indonesia harus ditempatkan pada posisi yang mulia dengan diberikan pendapatan yang layak," ucapnya saat dihubungi di Makassar, Senin (25/11), terkait peringatan HGN tahun 2019.
Dikatakan, sebagai upaya dan komitmen serius pengurus IGI untuk menyiapkan guru yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka IGI bersedia mengambil tanggung jawab dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru tanpa harus diberikan anggaran.
"Ikatan Guru Indonesia hanya membutuhkan legitimasi agar pelatihan apapun yang dilakukan oleh IGI diakui dan mendapat penghargaan yang layak dari pemerintah," ujarnya.
Memasuki era 4.0, lanjut dia, IGI menurutnya sudah jauh lebih awal mempersiapkan semua itu. Sebab, organisasi ini dihuni dominan oleh guru-guru muda dengan kemampuan teknologi yang sangat mumpuni.
Kini IGI memiliki lebih dari 100 jenis kanal pelatihan dan dilatihkan setiap saat kepada guru-guru di seluruh Indonesia, sehingga hampir bisa dipastikan apapun kebutuhan guru, IGI mampu membantu untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan.
Tidaklah heran, kata dia, IGI kini sangat diminati oleh guru-guru yang mau meningkatkan kompetensi dan keluar dari zona nyaman sehingga mereka memiliki kemampuan tinggi terutama dalam bidang teknologi pengajaran.
Ketika Presiden Joko Widodo memilih Nadiem Makarim, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diketahui seorang anak muda sukses, tentu saja hal ini menjadi kegembiraan dan harapan baru bagi IGI. Karena hampir dipastikan ide dan pemikirannya akan sesuai dan sejalan dengan organisasi IGI.
Saat Nadiem terpilih, dari 29 organisasi guru di Indonesia, IGI salah satunya diundang untuk bertemu. Ada 10 usulan IGI mendapat perhatian khusus bukan hanya Mendikbud Nadiem Makarim tapi menjadi perhatian khusus guru-guru di seluruh Indonesia.
Ide-ide Ikatan Guru Indonesia memang tidak biasa dan cenderung akan sulit diterima oleh beberapa pihak yang masih berada di zona nyaman atau sulit menerima perubahan.
Ide dan pemikiran IGI adalah ide-ide masa depan yang kemudian diharapkan mampu mempersiapkan siswa bukan untuk masa kini tetapi mempersiapkan siswa untuk masa depan.
Melalui pidato Nadiem Makarim yang tersebar pada peringatan HGN 2019, sangat jelas terlihat keinginannya untuk fokus menyiapkan pelajar Indonesia untuk masa depan yang lebih baik.
Nadiem menginginkan guru-guru Indonesia tidak terbebani dengan beban administrasi yang begitu berat beban beban administrasi ini selama ini menjadi tugas dan senjata pejabat-pejabat tertentu untuk membuat beban inspirasi guru semakin berat.
Ia berkeinginan anak-anak kita tidak terkungkung dengan kurikulum dan karena itu Ikatan Guru Indonesia memandang diperlukannya inovasi dengan menyederhanakan jumlah mata pelajaran mempercepat penguasaan bahasa dunia bagi anak-anak.
Bahkan menjadikan lulusan SMA maupun SMK memiliki keterampilan dan keahlian sehingga mudah diserap oleh lapangan kerja di masa depan.
Pihaknya menangkap keinginan Nadiem Makarim untuk menempatkan guru pada posisi terhormat, dan karena itu IGI mendorong Mendikbud memastikan guru-guru yang mengisi ruang-ruang kelas dari Sabang sampai Merauke.
"Agar dari Miangas hingga Rote adalah guru-guru yang memiliki status yang jelas dengan masa depan yang jelas, dan memiliki pendapatan yang tidak berada di bawah Upah Minimum Kabupaten atau Upah Minimum Provinsi," harap Rahim.
Tidak sampai di situ, Nadiem Makarim harus mampu membebaskan guru dari keterhinaan dengan pendapatan yang bahkan jauh lebih rendah dari buruh bangunan. Dengan cara seperti itu, Nadiem bisa menempatkan guru pada tempat yang mulia sehingga guru betul-betul dapat berkonsentrasi pada proses pembelajaran untuk menyiapkan anak bangsa di masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika