REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Bramantyo Suwondo menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi saat ini belum ideal untuk kembali diterapkan. Sebab, menurutnya kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk menjalankan sistem zonasi secara ideal belum terpenuhi.
"Ketimpangan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih sangat besar dan distribusi tenaga pendidik di Indonesia juga masih belum ideal," ujar Politikus Partai Demokrat saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (10/12).
Bramantyo mengatakan, bahkan di beberapa kecamatan ada sekolah yang tidak bisa mengakomodasi keseluruhan jumlah murid yang ada daerah tersebut. Begitu juga sebaliknya, ada sekolah yang dapat menampung banyak siswa tapi di daerah tersebut tidak ada calon peserta didiknya.
Sedangkan jika sistem zonasi itu dimaksudkan untuk pemerataan sarpras pendidikan serta pendistribusian tenaga pendidik, tentu ini merupakan hal yang baik. Hanya saja, kata Bramantyo, masih sistem zonasi yang telah diterapkan pada 2019 lalu masih banyak kekurangan dan butuh perbaikan-perbaikan.
"Harus ada evaluasi yang jelas tentang apa yang ingin dituju dari sistem zonasi dan juga implementasi dari sistem zonasi juga harus melihat realitas di lapangan," tegas Bramantyo.
Sebab, menurutnya tidak bisa memaksakan untuk menerapkan sistem zonasi jika daerah tersebut belum siap. Dikarenakan beberapa faktor yang berimbas negatif kepada proses pendidikan siswa, generasi penerus kita se-Indonesia. Sebuah kebijakan pendidikan harusnya memiliki kajian mendalam terlebih dahulu mengenai perencaannya.
"Outcome yang ingin dituju dan prosesnya sebelum implementasi di lapangan. Karena urusan pendidikan merupakan hal yang sangat krusial untuk bangsa dan negara," katanya.
Di samping itu, Bramantyo meminta agar semua stakeholder memikirkan bagaimana sistem zonasi ideal untuk diterapkan di Indonesia. Misalnya, di Jakarta lebih sangat ideal untuk diterapkan PPDB berbasis zonas, karena jumlah sekolahnya dan kualitas sekolah memadai. Namun situasi ini berbeda dengan di daerah-daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika