REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menidakan Ujian Nasional (UN) mulai 2021. Menurut Hetifah, UN yang selama ini dilaksanakan hanya fokus pada hafalan materi yang dilakukan oleh siswa sekolah. Serta, tak konsisten dengan Kurikulum 2013.

"Padahal yang kita perlukan adalah mendidik anak-anak kita untuk mempunyai skil, seperti kemampuan literasi dan numerasi," ujat Hetifah di Jakarta, Rabu (11/12).

Dengan sistem UN yang selama ini diterapkan, hal tersebut tak mengembangkan kemampuan lain dari para siswa. Sehingga bukan hal yang aneh jika nilai Programme for International Student Assement (PISA) Indonesia berada di peringkat bawah.

“Karena fokus dan penekanannya salah. Tolak ukur lain seperti sikap juga tidak masuk ke dalam asesmen," ujar Hetifah.

Ia mengingatkan, transisi dari sistem yang lama ke yang baru tentu tidak mudah. Maka dari itu, pemerintah daerah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua murid harus mendapatkan sosialisasi dan pendampingan yang serius dari pemerintah pusat.

“Masih ada waktu dua tahun. Maksimalkan terutama untuk menyampaikan ke para guru bagaimana metode mengajar yang baik untuk melatih skill-skill yang akan diujikan," ujar Hetifah.

Terakhir, ia menyarankan Kemendikbud untuk benar-benar mempelajari praktik baik dari negara-negara lainnya. Salah satunya adalah China.  “Tiongkok berhasil mencapai posisi pertama dalam pencapaian PISA, padahal jumlah siswanya sangat besar.  Patut dipelajari lebih dalam bagaimana mereka melakukannya," ujar Hetifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika