REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mempermasalahkan penghapusan ujian nasional (UN) yang diganti dengan penilaian kompetensi. Bahkan, ia menyebut DIY siap untuk menjalankan kebijakan tersebut yang akan diterapkan pada 2021 mendatang. 

"Tidak ada masalah. Sekarang kan SD, SMP sudah dengan komputer semua," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (13/12). 

Menurutnya, sistem penilaian kompetensi itu sangat tepat untuk diterapkan. Terlebih di DIY, yang menurutnya menjadikan sistem pendidikan menjadi berkelanjutan. 

"Malah di Yogya (DIY), dengan assessment itu malah berkelanjutan. Bukan memulai dari nol lagi karena fasilitas itu sudah ada," ujarnya. 

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim optimistis kebijakannya menggantikan UN dengan assessment (penilaian) kompetensi tidak akan menghasilkan 'siswa lembek'. Menurutnya, pergantian sistem UN dengan penilaian kompetensi justru akan memberi tantangan yang sesungguhnya bagi sekolah.

Sekolah, ujarnya, dituntut menerapkan pola pembelajaran yang tidak semata berisi hafalan materi. "Malah lebih men-challenge sebenarnya," Nadiem ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).

"Tapi yang men-challenge itu bukan muridnya, yang men-challenge itu buat sekolahnya untuk segera menerapkan hal-hal di mana pembelajaran yang sesungguhnya terjadi, bukan penghafalan," kata Nadiem.

Ujian Nasional, ujar Nadiem, tetap akan dijalankan pada 2020 nanti. Baru pada 2021, UN sepenuhnya diganti dengan penilaian kompetensi dan survei karakter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika