REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendorong pemerintah segera melakukan rotasi guru di daerah-daerah. Meski saat ini penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi sudah dilakukan, namun guru-guru tidak kunjung dilakukan penataan.

Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, persoalan rotasi guru ini sudah lama diwacanakan bahkan sejak Mendikbud periode 2016-2019, Muhadjir Effendy masih menjabat.

"Maksud kami, tidak usah ditunda-tunda lagi, karena rotasi ini sifatnya wajib," kata Ramli, saat dihubungi Republika, Rabu (18/12).

Tidak meratanya guru di Indonesia ini menyebabkan kualitas pendidikan juga tidak merata. Ramli juga mengatakan, pihaknya berharap pemerataan guru ini tidak hanya memperhitungkan aspek kuantitas namun juga kualitas.

Ia menjelaskan, sekolah-sekolah yang sudah dinilai baik seharusnya diisi oleh guru yang biasa saja. Kemudian, lanjut dia, sekolah dengan fasilitas yang kurang bisa diisi dengan guru yang berkualitas supaya terjadi pemerataan.

"Rotasi ini harus segera dilakukan," kata Ramli menegaskan.

Selama ini, sejumlah daerah memang sudah mencoba melakukan proses pemerataan guru dengan sistem rotasi. Walaupun demikian, kebijakan daerah tersebut masih belum bisa dilakukan secara maksimal apabila belum ada perintah tegas dari pusat.

Pemerataan guru ini, menurut Ramli tidak perlu menunggu waktu. Oleh sebab itu, ia menegaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus segera mengeluarkan aturan soal rotasi guru ini.

"Ini kan persoalannya lempar wacana, tidak bikin aturan yang jelas, tidak ada sanksi tegas, tapi ributnya luar biasa. Jadi, mending langsung bikin aturannya karena sudah lama dibicarakan," kata Ramli lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika