REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 8,71 triliun pada pagu indikatif menjadi Rp 110,73 triliun berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan APBN TA 2019. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 102,01 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019, Kamis (6/9). Tambahan anggaran itu diperlukan untuk percepatan Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 2,14 triliun dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp 6,56 triliun.
Basuki mengatakan, tambahan anggaran proritas dalam rangka RPJMN sebesar Rp 2,14 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dana tersebut dibagi masing-masing untuk proyek Ditjen Bina Marga Rp 1,05 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 272 miliar dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 822 miliar.
"Tambahan anggaran di Ditjen Bina Marga akan digunakan di antaranya untuk preservasi jalan sepanjang 9,2 kilometer (km) di Trans Papua dan ruas Batas Kota Serang hingga Pandeglang," ujarnya.
Selain itu, ada juga pembangunan jalan sepanjang 63,93 km di perbatasan NTT, Trans Maluku, kawasan wisata dan Lingkar Nias. Kemudian, pembangunan jembatan sepanjang 426 km di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua dan jalan bebas hambatan Balikpapan-Samarinda yang menjadi porsi pemerintah sepanjang 1,5 km.
Di Ditjen Cipta Karya, tambahan anggaran digunakan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Keburejo, dan desa-desa rawan air. Oleh Ditjen Sumber Daya Air, tambahan anggaran akan digunakan untuk pembangunan pengendali banjir sepanjang 4,1 km, pengaman abrasi pantai sepanjang 350 meter, pembangunan bendung dan jaringan irigasi 500 hektare dan pembangunan tanggul penahan lumpur di Sidoarjo sepanjang 500 meter.
Selain itu guna mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia, anggaran tambahan sebesar Rp 6,56 triliun untuk prasarana dan sarana pendidikan seperti rehabilitasi 14.150 ruang kelas sekolah, rehabilitasi 2.907 ruang kelas madrasah dan sekolah keagamaan, penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan PTKIN dan PTN. Kementerian PUPR turut mengalokasikan Rp 32 miliar untuk pendidikan vokasi guna peningkatan tenaga konstruksi sebanyak 8.000 siswa SMK, 6.000 mahasiswa Politeknik dan 2.000 mahasiswa universitas.
Sedangkan untuk Program Padat Karya, dialokasikan anggaran sebesar Rp 11,32 triliun yang terdiri dari P3-TGAI di 8.000 lokasi serta OP irigasi, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 46.500 km dan jembatan sepanjang 420.700 meter. Kemudian, program Kotaku di 11.067 kelurahan, PISEW 600 Kecamatan, Sanimas dan TPS3R di 950 lokasi dan Pamsimas di 4.040 likasi.
"Di sektor perumahan, dilakukan pembangunan rumah khusus sebanyak 3.230 unit serta bantuan stimulan perumahan swadaya 200 ribu unit," ujar dia.
Pagu anggaran sebesar Rp 110,73 triliun belum termasuk skema baru dalam pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR yakni Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP) sebesar Rp 5,10 triliun. Skema ini berupa preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel) Rp 1,14 triliun, preservasi jalan trans Papua (Wamena-Mumugu) sebesar Rp 1,92 triliun, penggantian jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa Rp 800 miliar dan preservasi jalan dan jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp 1,24 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika