REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mendoakan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga terpilih di Pilpres 2019. Mahathir juga meminta Kiai Ma'ruf Amin mendoakan agar dirinya sukses memimpin Malaysia.
"Pak Mahathir mendoakan, pasangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf bisa memperoleh kepercayaan masyarakat, menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pemilu 2019," kata putri sulung Ma'ruf Amin, Siti Ma'rifah seusai mendampingi ayahnya bertemu Mahathir di Malaysia, Sabtu.
Dalam kunjungan itu Ma'ruf Amin memenuhi undangan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad di kediaman pribadi Mahathir di komplek Mines Residence, Seri Kembangan, Selangor, Malaysia, Sabtu pukul 16.00 waktu setempat.
"Pertemuan berlangsung akrab. Nuansanya bicara dari hati ke hati. Hampir dua jam," kata Ma'rifah.
Menurut Ma'rifah, Mahathir secara khusus juga meminta doa Ma'ruf Amin agar sukses memimpin Malaysia setelah menang dalam Pemilu Malaysia, 9 Mei 2018 lalu dan bisa meningkatkan hubungan baik Indonesia dan Malaysia.
"Abah (Ma'ruf) secara khusus membacakan doa dan Pak Mahathir mengaminkan," kata Ma'rifah.
Dia mengatakan pertemuan diawali dengan diskusi cair tentang hubungan Indonesia dan Malaysia, sebagai negara serumpun yang bertetangga, kemudian turut membahas kerja sama ASEAN.
"Kiai Ma'ruf juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman mati bagi tenaga kerja Indonesia yang terkena kasus non-narkoba," kata Ma'rifah.
Putri bungsu Ma'ruf Amin, Siti Haniatunnisa yang turut mendampingi mengatakan dalam kesempatan tersebut Ma'ruf juga menyampaikan permohonan mendirikan sekolah Indonesia di Johor Bahru, Semenanjung bagian Selatan yang dekat dengan Indonesia dan disetujui langsung oleh Mahathir.
"Karena pendirian sekolah Indonesia di Malaysia Semenanjung itu tidak pernah disetujui selama 60 tahun hubungan Indonesia-Malaysia," ujar Siti Haniatunnisa.
Seusai bertemu PM Malaysia, pada Ahad (9/9), Kiai Ma'ruf diagendakan menghadiri acara PCI NU Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika