REPUBLIKA.CO.ID, GENEVA -- Komisaris Tinggi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet menyampaikan pidato pertamanya kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss Senin (10/9). Dalam pidatonya itu, Bachelet mengecam Cina atas penganiayaan terhadap Muslim Uighur di Beijing.
Dilansir dari Breitbart Selasa (11/9), Komisaris HAM PBB yang baru menjabat sejak 1 September ini mengatakan, panel HAM PBB telah menerima laporan yang dapat dipercaya. Laporan itu menyebut, hingga satu juta warga Uighur di Xinjiang telah ditahan tanpa proses hukum yang resmi oleh Cina.
Mereka ditahan di kamp yang disebut 'kamp pendidikan ulang'. Ia menggambarkan tuduhan atas penahanan ini sesuatu yang sangat mengganggu.
Menyinggung laporan pelanggaran HAM di wilayah lain di Cina, Bachelet meminta Beijing mengizinkan pemantau Amerika Serikat melakukan pemantauan di seluruh Cina. Akan tetapi, delegasi Cina tidak segera menanggapi permintaannya.
Presiden Chile itu juga prihatin tentang penderitaan kemanusiaan dalam perang sipil Yaman. Ia meminta transparansi yang lebih besar dari koalisi intervensi yang dipimpin Arab Saudi. Serta berjanji segera mengikuti langkah-langkah yang diambil untuk menahan para pelaku serangan udara pada warga sipil yang bertanggung jawab.
Selain itu, Bachelet menyerukan penyelidikan terhadap pembantaian Rohingya di Myanmar. Ia menyerukan penyelidikan menyeluruh atas kematian Muslim Rohingya di Myanmar. Ia mengatakan, pola pelanggaran terus berlanjut di wilayah perbatasan Myanmar hingga hari ini.
Bachelet juga mengecam Italia karena menolak menerima migran dari Libya. Sebab, Italia menutup pelabuhannya untuk pengungsi dari Libya.
Ia mengatakan keputusan tersebut memiliki konsekuensi serius hingga yang paling rentan. Pasalnya, sejumlah besar migran terus tenggelam selama penyeberangan berisiko dari Mediterania. Ia mengatakan, pihaknya akan menyelidiki peningkatan serangan yang mengkhawatirkan terhadap pencari suaka di Italia dan Austria.
Bachelet pun menyuarakan keprihatinan tentang perlakuan terhadap anak-anak yang dibawa secara ilegal di perbatasan selatan Amerika Serikat. Menurutnya, ada kekhawatiran tentang pemisahan anak-anak migran di Amerika Serikat dari orang tuanya. Ia juga mengkritik pemerintah Trump karena menarik diri dari perjanjian pengadilan yang membatasi penahanan anak-anak migran hingga 20 hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika