REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan, perbedaan sikap dari beberapa DPD terkait dukungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah ada sebelum partainya memutuskan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kala itu, ada DPD yang mendukung pengusungan Prabowo-Sandiaga dan ada yang tidak.
Kendati demikian, Syarief menerangkan, dukungan untuk mengusung Prabowo lebih besar ketimbang Jokowi. “Sekalipun jumlah yang mendukung Jokowi kecil, tentu kami tetap sampaikan kepada mereka yang mendukung Jokowi bahwa ‘ini loh keputusan partai’,” kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (11/9).
Syarief mengungkapkan, sampai saat ini DPP tidak berhenti meyakinkan DPD pendukung Jokowi untuk memberikan dukungannya pada Prabowo-Sandiaga. Namun, ia mengakui, tidak mudah mengubah pikiran kader-kadernya di daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Demokrat, papar Syarief, menghargai perbedaan sikap politik yang ditunjukkan beberapa DPD. Sebab, menurut dia itu adalah bentuk menghargai hak demokrasi orang.
Sanksi
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Partai Demokrat perlu memberikan sanksi pada kader yang membelot, tidak taat, dan tidak disiplin pada keputusan partai. Ia menilai adanya dispensasi khusus terhadap daerah tertentu dapat membahayakan masa depan Partai Demokrat.
"Tak ada untungnya main dua kaki, main di tengah. Bukankah Partai Demokrat sudah merasakannya?” kata Pangi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (11/9).
Ia pun beranggapan jika kader partai dibiarkan tidak disiplin maka loyalitas kader akan cenderung menurun. Hal tersebut, menurutnya, akan berujung pada rendahnya soliditas mesin partai karena setengah hati dalam berjuang.
"Dengan demikian, partai hanya akan melahirkan kader-kader pragmatis dan oportunis," ujarnya.
Ia menjelaskan, sikap yang diperlihatkan Partai Demokrat saat ini menunjukan bahwa manajemen partai berjalan buruk. Hal tersebut membuat kader partai tidak disiplin dan loyal secara organisasi.
Selain itu, tingkat kepatuhan, dan ketaatan pada keputusan partai menjadi sangat rendah. "Padahal, kunci maju atau tidaknya sebuah partai sangat bergantung seberapa tinggi level kedisiplinan dan loyalitas kader partai tersebut," kata dia.
Hampir 90 persen ketua DPC Partai Demokrat di Papua mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Demokrat telah mempersilakan kadernya di daerah ikut memenangkan kandidat Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Meski secara organisasi mengusung Prabowo-Sandiaga, Demokrat tidak menampik bahwa tingkat dukungan di sejumlah daerah untuk Jokowi-Maruf cukup tinggi. "Kami harus berpikir menyelamatkan partai, nanti akan ada dispensasi khusus dari pusat terhadap daerah tertentu," kata Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean, Ahad (9/9) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika