Sinyal PBB ke Jokowi dan Niat Menjaga Eksistensi Masyumi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar akan merapatnya Partai Bulan Bintang (PBB) ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-KH Ma'ruf Amin semakin santer terdengar. Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengakui dalam waktu dekat partai yang memiliki afiliasi kuat terhadap umat Islam ini akan menjadi bagian dari Posko Cemara,rumah pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Dalam waktu dekat ini saya sudah direncanakan akan bertemu dengan Pak Jokowi. Paling di bulan September ini. Jadi sudah ada yang mengatur," kata Yusril kepada Republika.co.id, Selasa (11/9).

Pilihan Yusril akan bertemu Jokowi ini merupakan upaya komunikasi politik setelah sebelumnya ia berkomunikasi dengan kubu Prabowo-Sandi pada 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan tersebut, bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno dan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono bertemu dengan Yusril beserta jajaran pimpinan DPP PBB.

Diakui Yusril pertemuan tersebut belum memenuhi harapan PBB. Terutama soal strategi bersama agar PBB kembali meraih kursi di Senayan, dengan lolos ambang batas parlemen 4 persen. Ia menyebut Sandi tidak berani memastikan bisa mensinergiskan strategi agar 2019 PBB kembali ke Senayan.

"Saya katakan terima kasih dan mengatakan bahwa di masa yang lalu, PBB sudah pernah all out membantu Pak Prabowo Subianto menjadi capres, dengan tenaga dan biaya sendiri. Begitu juga dengan Pak Sandi, kami juga telah banyak membantu untuk maju sebagai gubernur dan atau wagub DKI Jakarta. Dan kalau sekarang ini PBB diminta kembali untuk membantu Prabowo-Sandi, kami ingin bertanya, Apa yang Pak PS dan Pak Sandi bisa bantu terhadap PBB?," kata Yusril.

Mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Gus Dur ini menegaskan pertanyaan itu dilontarkan karena PBB ingin ada keadilan dan keseimbangan politik. "Prinsipnya, kita harus saling membantu, bukan salah satu hanya diminta membantu saja. Manfaat saling membantu itu harus dirasakan secara timbal balik antara kedua pihak," tegas Yusril.

Iia menyebut selama ini apa yang telah diupayakan PBB mendukung total Prabowo dan Sandi sudah dibuktikan. Sayangnya pihak Gerindra tidak bisa membantu PBB mensinergikan strategi pemilu legislatif mendatang. Ini menjadi alasan Yusril membuka komunikasi dengan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dalam waktu dekat.

Alasan lainnya, Yusril khawatir eksistensi PBB sebagai partai yang memiliki pertalian sejarah dengan Masyumi terancam 'punah'. Hal ini bisa terjadi bila Pemilu 2019, PBB kembali tidak dapat meraih kursi di parlemen Senayan di ambang batas 4 persen.

Ia menyebut sudah 10 tahun sejak kepemimpinan MS. Kaban, PBB meninggalkan kursi di parlemen Senayan. Dan sebagai Ketua Umum hasil Muktamar PBB di Bogor 2016, Yusril terpilih dan diamanahkan mengembalikan Fraksi PBB di pileg 2019.

"PBB sekarang punya kepentingan untuk mempertahankan eksistensinya. Amanat Muktamar PBB kepada saya adalah menyukseskan Pemilu 2019 dengan membentuk kembali Fraksi PBB di DPR RI. Kalau sekali ini PBB gagal lagi, maka saya berpendapat lebih baik PBB bubar saja," kata Yusril.

Baca juga:Penghilangan Etnis Rohingya

Sebab, diakui dia, pertanggungjawaban yang ia pikul kepada seluruh Keluarga Besar Masyumi sangat berat. "Gagal sekali ini, maka dugaan saya, arus penerus Masyumi akan punah,” ungkapnya.

Namun Yusril juga mengisyaratkan kepastian dukungan PBB di pilpres, tetap menunggu hasil ijtima' ulama II dan rapat bersama DPP dan DPD PBB pada Oktober mendatang. "Keputusan resminya nanti, kita juga akan menunggu hasil dua itu ke mana," imbuhnya.

Menanggapi pernyataan Yusril itu, anggota Badan Komunikasi Publik DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, hak Yusril dan partainya jika memutuskan ingin bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf. Namun, Andre menekankan jika PBB menginginkan ‘dapat apa’ dari Gerindra, koalisinya hanya menawarkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.

“Yang kita tawarkan itu adalah dengan bergabung dengan kita, maka kita perjuangkan adanya kesempatan bekerja bagi rakyat, kepastian harga yang terjangkau. Jadi, bukan koalisi ini partai bisa dapat apa, PBB dapat apa, PKS dapat apa,” kata Andre.

Soal keinginan PBB untuk bisa kembali mendapat kursi di legislatif, Andre berharap semua partai pengusung Prabowo-Sandi bisa mendapatkan hasil suara yang banyak. Namun, Andre menekankan pihaknya masih membuka kesempatan kepada PBB untuk berdiskusi lagi tentang masalah ini.

“Pintu koalisi kita tetap terbuka untuk PBB,” kata Andre.

Sementara itu, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif meminta kepada Yusril agar puasa dulu berbicara kepada media terkait arah pilpres sebelum ada hasil dari ijtima ulama jilid II. Itu juga, jika PBB ingin menunggu rekomendasi dari hasil ijtima ulama. "Sebaiknya pak YIM, menunggu hasil musyawarah ulama dalam ijtima ulama dua tidak perlu bnyak komentar dulu, puasa dari media," ujar Slamet Ma'arif saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (11/9).

Apalagi, kata Slamet Ma'arif, PBB dibangun dan dirikan oleh ulama. Bahkan menurutnya banyak kader PBB dari tokoh ulama binaan Habib Rizieq Shihab (HRS). Oleh karena itu, ia menyakini bahwa PBB akan dan selalu berkomitmen dengan perjuangan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama atau gerakan 212. "Insya Allah ijtima ulama akan dilksanakan tanggal 16 September sesuai dengan arahan Habib Rizieq Shihab. Kami yakin PBB akan komitmen dengan perjuangannnya bersama gerakan 212," tambahnya.

Sambutan TKN KIK

Rencana Yusril dan PBB itu disambut baik oleh mantan Pengacara Rizieq Shihab, yang kini menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPIP Kapitra Ampera. Kapitra mengatakan telah mengkomunikasikan keinginan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra kepada Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Hasto Kristiyanto.

"Saya menyambut baik bang Yusril dan PBB ingin bergabung ke koalisi Jokowi. Dan saya sudah komunikasikan langsung ke Mas Hasto soal keinginan PBB ini. Saya yakin Parpol koalisi menyambut baik," kata Kapitra kepada wartawan, Selasa (11/9).

Rencananya, kata Kapitra, sore ini Sekretaris TKN KIK, Hasto Kristiyanto akan langsung menghubungi Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra untuk dipertemukan secepatnya ke Jokowi dan partai koalisi. Kapitra juga ingin bila akhirnya PBB masuk ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, partai-partai koalisi lain dan PBB tetap dalam posisi setara.

"Saya sudah sampaikan ke mas Hasto, PBB ingin kemenangan di parlemen sebagai jaminan. Dan mas Hasto bilang kita akan 'Welcome' tangan terbuka lebar," ujarnya.

Dengan masuknya Yusril dan PBB ini, menurut Kapitra jembatan umat Islam di kubu Jokowi ini akan semakin sempurna. Setelah adanya Kiai Ma'ruf, kemudian dirinya sebagai mantan penggerak kelompok 212 dan kemudian Yusril dengan PBB sebagai partai Islam yang memiliki sejarah pertalian kuat dengan Masyumi.

Kapitra melihat pilihan PBB bergabung ke Jokowi merupakan pilihan yang paling rasional. Ia mengaku sangat mengenal sosok Yusril yang memperjuangkan realitas politik. "Bisa jadi Yusril melihat ini adalah pilihan yang buruk dari yang terburuk. Atau pilihan Yusril dan PBB ini bisa menjadi pilihan yang paling tepat," kata Kapitra.

Baca juga: PBB Berpeluang Mendekat ke Jokowi

Soal keinginan PBB yang menawarkan strategi bersama memenangkan capres dan meloloskan partainya di Senayan. Kapitra yakin Jokowi akan menyetujui hal itu. Sebab menurutnya, kelebihan dari sifat Jokowi sangat kompromistis terhadap kekuatan politik yang ada sekarang.

"Pak Jokowi tumbuh dari kaum rakyat jelata, jadi sensitivitas dan empatinya lebih tinggi kepada orang lain. Jadi saya pikir Yusril dan PBB bukan hanya dapat tempat, tapi tawarannya akan diperhitungkan," sebutnya.

Kapitra menegaskan masuknya Yusril ke kubu Jokowi, merupakan energi baru bagi partai koalisi. Menurut dia, Yusril dan PBB adalah aset yang sangat baik. Dan KIK harus mempertimbangkan keinginan PBB untuk kembali masuk mendapatkan kursi di Senayan pada pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika