REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Partai Demokrat yang mengizinkan sejumlah kadernya untuk mendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 dinilai tak mengejutkan. Karena, Demokrat juga pernah melakukannya pada Pilpres 2014 di mana menempatkan posisi sebagai partai yang netral.
“Politik dua kaki yang dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja. Sesungguhnya sikap politik ini tidak begitu mengejutkan publik, sebab pada Pilpres 2014 sikap partai besutan SBY ini juga menyatakan netral,” ujar Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Imam melalui siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Selasa (11/9).
Namun, menurut Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Iman, karena UU Pemilu yang baru partai politik tidak boleh netral maka Demokrat secara kelembagaan mendukung paslon Prabowo-Sandi, namun membiarkan kadernya untuk mendukung paslon lain. Menurut Arif, subtansi politiknya sama, cari aman dengan cara yang berbeda mensikapi regulasi.
“Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres,” ujar Arif.
Menurut Arif, dengan sikap seperti ini, Demokrat menunjukkan sedang menanamkan investasi politik pada paslon Jokowi-Makruf Amin. “Jika yang menang Jokowi-Makruf Amin menang misalnya, PD bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,” katanya.
Sejumlah elite politik pengurus Partai Demokrat di daerah diberi perlakuan khusus untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Meski demikian, Demokrat membantah 'main dua kaki' pada Pilpres mendatang.
"Partai Demokrat memberikan perlakuan khusus di daerah yang bukan lumbung suara Prabowo-Sandiaga. Kalau namanya penghianatan (dua kaki) dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo, kita nggak dukung dia, itu baru penghianatan. Kita kan ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg, jadi fleksible movement," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, Ahad (9/9).
Menurut Andi, hal itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat. "Di kubu PKS, kubu PAN juga ada daerah daerah yang nggak mungkin bisa mendukung. Jadi kita sikapnya mencari rumusan yang pas aja deh, jadi bukan dikasih dispensasi," ujar Andi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika