REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Jenderal Masyarakat Kelistrikan Indonesia, Heru Dewanto menilai langkah pemerintah menunda proyek pembangunan pembangkit listrik merupakan salah satu langkah yang semestinya dipertimbangkan secara matang. Sebab, menurut Heru, persoalan pelemahan rupiah tidak sebanding dengan penundaan proyek pembangkit.

Heru menilai ada dua hal yang tidak inline dalam wacana penundaan proyek jika dikaitkan dengan pelemahan rupiah. Pertama, pelemahan rupiah merupakan kejadian yang hanya berlangsung dalam waktu tempo tertentu. Sedangkan proyek pembangunan pembangkit merupakan proyek yang bersifat jangka panjang.

"Coba dilihat, pelemahan rupiah ini karena dampak Amerika Serikat (AS), katakanlah Trump selesai dua tiga tahun, bisa rupiah membaik? Siapa tahu rupiah malah membaik dalam waktu dekat, sedangkan proyek, perencanaannya dari lama, realisasi pembangunannya juga jangka waktu yang lama," katanya di Kembang Goela Resto, Kamis (13/9).

Tak hanya itu, dari segi manfaat, proyek kelistrikan yang sudah dicanangkan pemerintah memberikan dampak jangka panjang pula. "Penundaan ini juga berakibat terhadap suplai listrik. Cukup tidak pasokannya," katanya.

Dewan Pengurus Masyarakat Kelistrikan Indonesia, Bambang Praptono mengamini pendapat tersebut. Bambang melihat keputusan pemerintah yang menunda proyek listrik yang belum financial closing (FC) juga bukan hal yang serta merta bisa dipukul rata.

Bambang menjelaskan, beberapa proyek pembangkit yang memang belum FC sekalipun, merupakan proyek yang rata-rata sudah melakukan early financial close pasca IPP menandatangani PPA. "Ada dua, PPA efektif dan PPA yang hanya sekadar signing. PPA efektif ini biasanya dilakukan IPP berbarengan dengan kesepakatan pendanaan dan EPC yang sudah disepakati," ujar Bambang di lokasi yang sama.

Hal ini kemudian menurut Bambang perlu dicermati secara baik. Jangan sampai penundaan proyek dipukul rata yang mengakibatkan adanya resiko komersial sehingga bisa menganggu iklim investasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika