REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan kepala Bappenas, Kwik Kian Gie disebut-sebut bergabung ke kubu bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Terkait hal itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai tidak akan menanggapi kabar hoaks tersebut.
"Tidak akan tanggapi hoaks. Bahkan saat difitnah, Ibu Mega lebih banyak diam dan lebih banyak berbicara kepentingan rakyat," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto di Jakarta, Kamis (13/9) saat ditanya reaksi Megawati terkait klaim tersebut.
Kwik diketahui merupakan fungsionaris PDIP. Hasto mengatakan, hingga saat ini PDIP masih berkomunikasi dengan cukup intens dengan mantan kepala Bapennas pada era pemerintahan Megawati tersebut.
"Beliau juga habis membuat buku dan dalam membuat buku itu banyak menceritakan sejarah perjuangan yang panjang bersama Partai Demokrasi Indonesia yang menjadi PDIP," kata Hasto lagi.
Prabowo Subianto sebelumnya mengklaim jika Kwik Kian Gie telah sepakat untuk bergabung dalam komposisi tim pemenangannya di Pilpres 2019. Hasto mengatakan, PDIP akan melihat kemungkinan bergabungnya ahli ekonomi itu ke kubu oposisi. Dia mengatakan, setiap tim kampanye pasti memiliki strategi dalam melakukan penggalangan tokoh.
"Sehingga kami akan menanggapi khusus setelah tim kampanye terdaftar karena saat ini begitu banyak klaim-klaim secara sepihak dalam melakukan penggalangan dukungan," kata Hasto.
Baca juga: Kwik Kian Gie Masuk Timses, SBY Jadi Jurkam Prabowo-Sandi
Sebelumnya, Prabowo mengklaim Kwik akan menjadi salah satu dari dewan penasihat dalam Pilpres 2019. Ia mengatakan, pihaknya akan fokus pada masalah ekonomi dalam kampanye mendatang.
Ajakan terhadap fungsionaris PDIP itu, Prabowo mengatakan, tak lepas dari kondisi ekonomi saat ini yang dinilai terlalu membebankan rakyat. Dia melanjutkan, tim juga akan diisi oleh kekuatan kaum muda yang sebagian nantinya tidak akan dilibatkan dalam politik praktis.
"Jadi saya kira soal tim pakar itu ada dua, di tim kampanye dan ada yang di tim khsusus. Katakanlah ada orang-orang yang tidak kami libatkan di politik praktis tapi kami tugaskan untuk memikirkan policy saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika