REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik aset Setya Novanto (Setnov), berupa tanah dan bangunan untuk disita jika mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut tak sanggup membayar uang pengganti korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el). Setnov sendiri telah menyerahkan kuasa atas rekening bank miliknya ke KPK.
"Ya pemetaan aset sudah dilakukan. Akan lebih baik pengembaliannya dalam bentuk aset yang sudah tidak perlu proses lelang lebih lanjut. Kalau nanti diperlukan proses perampasan atau penyitaan sampai pelelangan tentu akan dilakukan," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (14/9/).
Sampai saat ini, KPK masih menunggu pelunasan cicilan pembayaran uang pengganti Novanto yang sudah diputus oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. "Kami harap tidak terlalu lama kalau memang ada etiket baik bersikap koperatif. Tapi aset-aset bangunan dan keuangan sudah diidentifikasi oleh KPK melalui unit labuksi," ujarnya.
Pada Kamis (13/9) Novanto telah menyerahkan kuasa atas rekening bank miliknya kepada KPK. Penyerahan itu terkait kewajiban Novanto untuk membayar uang pengganti sekitar Rp 66 miliar. Febri menjelaskan, Jaksa eksekusi pada Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK melakukan pemindahbukuan dari rekening Setya Novanto di Bank Mandiri ke rekening KPK untuk kepentingan pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.116.624.197
Febri menerangkan, pemindahbukuan tersebut dilakukan Jaksa Eksekusi setelah mendapat surat kuasa dari Setya Novanto. Selanjutnya Setya Novanto melalui penasihat hukumnya akan membayar kembali uang penggantinya yaitu dari penjualan asset bangunan rumah dan pemindahbukuan rekening di bank.
"Sejauh ini Setya Novanto menyatakan akan kooperatif untuk membayar uang pengganti. Pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan ini merupakan bagian dari upaya Unit Labuksi KPK untuk penyelamatan kerugian keuangan negara dalam konteks asset recovery," jelas Febri.
Sebelumnya, Setya Novanto menyanggupi akan melunasi uang pengganti sebesar 7,3 juta dollar Amerika Serikat, dikurangi Rp 5 miliar yang sudah terlebih dulu dititipkan kepada penyidik. Pembayaran sisa uang pengganti dilakukan secara bertahap. Pada Mei 2018 lalu, pihak Setya Novanto sudah mulai mencicil uang pengganti sebesar 100.000 dollar AS.
Menurut Febri, jika uang dalam rekening bank tersebut tidak mencukupi. Jaksa eksekutor bisa melakukan tindakan lain agar Novanto memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti itu.
Novanto terbukti melakukan korupsi proyek KTP-el tahun anggaran 2011-2013. Mantan Ketua DPR ini divonis 15 tahun penjara dan membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik. Jika menggunakan kurs rupiah tahun 2010, totalnya sekitar Rp 66 miliar. Apabila uang tersebut tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita atau dilelang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika