REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Anggota Komite Eksekutif Palestina Hanan Ashrawi mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) mencabut izin tinggal atau visa Kepala Delegasi PLO untuk AS Husam Zomlot. Menurutnya hal itu merupakan upaya terbaru AS untuk menekan Palestina.
Ashrawi mengatakan, langkah AS untuk menutup kantor PLO di Washington tampaknya belum cukup untuk menekan negaranya. "AS telah mengambil upaya-upayanya untuk menekan dan memeras warga Palestina ke tingkat yang baru,” ujarnya, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA, Ahad (16/9).
Menurut Ashrawi, AS secara sengaja mengincar Zomlot dan keluarganya. Ia menilai keputusan AS mencabut izin tinggal bagi Zomlot merupakan tindakan balas dendam terhadap Palestina dan kepemimpinannya.
Baca juga, AS Cabut Izin Tinggal Kelapa Delegasi PLO dan Keluarganya.
“Bahkan sampai menimbulkan kesulitan bagi anak-anak dan keluarga mereka yang tidak bersalah,” ucapnya. “Langkah yang tidak beralasan ini (pencabutan izin tinggal Zomlot) bertentangan dengan semua protokol diplomatik dan merupakan eskalasi tidak manusiawi dari pemerintahan (Donald) Trump untuk bertahan dalam kebijakan tekanan dan pemerasan,” ujar Ashrawi.
Ia mengatakan, langkah terbaru AS itu kian memperburuk prospek perdamaian. “Alih-alih bekerja untuk perdamaian sejati, pemerintahan AS menghancurkan peluang perdamaian dan merusak kredibilitas dan posisinya sendiri di semua tingkatan,” katanya.
Pada Senin pekan lalu AS memutuskan menutup kantor perwakilan PLO di Washington. Langkah itu dilakukan karena AS khawatir Palestina mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melakukan penyelidikan terhadap Israel. Di sisi lain, penutupan kantor PLO juga diduga sebagai upaya AS untuk menarik kembali Palestina ke perundingan damai dengan Israel.
Para staf PLO di Washington telah diperintahkan untuk menghentikan semua kegiatan dan menutup rekening bank mereka. Otoritas AS memberi tenggat waktu hingga 13 Oktober untuk para staf PLO mengosongkan kantornya.
Upaya AS untuk menarik kembali Palestina ke perundingan damai tidak hanya dilakukan dengan menutup kantor perwakilan PLO di Washington. AS juga memutuskan menghentikan pendanaan terhadap Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Keputusan AS menghentikan pendanaan terhadap UNRWA akan secara langsung mengancam eksistensi lembaga tersebut. Sebab AS merupakan negara penyandang dana terbesar untuk UNRWA, dengan kontribusi rata-rata mencapai 300 juta dolar AS per tahun.
Pada Desember tahun lalu, AS telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu membuat Palestina menarik diri dari perundingan perdamaian dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai AS tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan politik Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika