REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Ribuan guru di Garut, Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah agar guru honorer di Garut dapat segera menerima Surat Keputusan (SK) penugasan.

Menanggapi hal ini, Bupati Garut, Rudy Gunawan menyatakan bahwa saat ini ia telah membentuk tim untuk segera melakukan proses pembuatan SK tersebut. “Kami menargetkan SK itu sudah dapat diterbitkan sebelum 1 Oktober 2018,” kata Rudy saat menerima perwakilan demonstran di kantor DPRD Garut, Selasa (18/9).

Dalam kurun waktu sekitar sepuluh hari, lanjutnya, tim akan melakukan verifikasi atas guru honorer calon penerima SK. Verifikasi itu dilakukan untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar merupakan guru honorer yang masih aktif mengajar.

Ribuan guru se-Kabupaten Garut memadati kompleks Pemerintah Daerah (Pemda) Garut untuk melakukan demonstrasi pada Selasa (18/9).

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat, Edi Parmadi, mengatakan pemerintah harus menghargai peran guru honorer. Mengingat, kehadiran guru honorer telah banyak membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.

“Contohnya ada di Kecamatan Cibalong. Di sana ada 32 SD Negeri namun hanya ada 58 guru. Padahal, idealnya di kecamatan itu ada 186 guru,” kata Edi.

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dapat segera menunjukan perhatian kepada guru honorer dengan menerbitkan SK. Karena, untuk melakukan proses sertivikasi bagi guru, salah satu syaratnya adalah harus mengantongi SK.

“Semoga guru honorer Garut segera mendapat SK mengingat 11 kota dan kabupaten lain di Jawa Barat telah memberikan SK bagi guru honorer,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika