REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko menilai, ulama memiliki posisi terhormat dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, ia menolak keras pemberian gelar ulama dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno yang dinilai instan.

"Ulama punya posisi terhormat dalam tubuh bangsa ini sejak republik ini berdiri, bahkan sebelum berdiri," katanya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/9).

Menurutnya, yang memberi maupun menerima gelar ulama tanpa protes, adalah sikap yang naif. Artinya, pemberian gelar itu sama saja dengan melakukan penipuan kepada masyarakat. Ia yakin, Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengerti proses menjadi ulama. Karena itu, ia menilai pemberian gelar ulama tanpa dasar yang jelas merupakan suatu hal tidak layak diterima secara moral dan etika.

"Ketika anda menerima begitu saja sebuah predikat di mana anda tahu, anda bukan itu dan anda akan mendapatkan keuntungan dari itu, serta membiarkan, itu sebuah penipuan," ujarnya.

Budiman mengatakan, jika gelar ulama hanya didasarkan pada tingkat keilmuan secara umum, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya juga dapat diberikannya. Namu, ulama bukanlah orang yang hanya memiliki ilmu pengetahuan secara umum.

Menurutnya, dalam konteks kehidupan sosial di masyarakat, ulama adalah orang yang mengamalkan ilmu agama dan terlibat dalam proses ajaran agama, setelah sekian lama menguasai kitab suci. Karena itu, pemberian gelar ulama kepada Sandiaga disebut sebagai sesuatu yang instan demi kepentingan tertentu.

"Segala sesuatu yang instan tidak baik. Masa saya harus ngajarin HNW (Hidayat Nur Wahid)?," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika