REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate mengakui, kepala daerah merupakan salah satu kekuatan untuk medulang suara dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Karena itu, TKN melibatkan seluruh kepala daerah yang terikat dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Ia mengaku tak khawatir banyaknya dukungan kepala daerah justru akan menjadi blunder. Menurut dia, menggunakan seluruh potensi kekuatan demi kemenangan Pilpres adalah pilihan yang logis dan cerdas. Terutama bila dimanfaatkan sesuai aturan.
"Kalau kita transparan terbuka menggunakan kekuatan berdasarkan aturan yang ada," kata dia di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/9).
Dengan begitu, ia menambahkan, TKN secara tidak langsung memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, sembunyi-sembunyi menggunakan potensi kader di daerah.
Pasalnya, dengan memasukkan nama kepala daerah dalam tim kampanye, publik bisa mengontrol secara langsung. Karena itu, TKN ingin transparan.
Johnny menegaskan, kepala daerah akan dijadikan dewan pengarah dalam tim kampanye daerah. Menurut dia, TKN akan berkerja sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.
"Sebagai juru kampanye boleh, hanya kan harus cuti, dan harus memastikan tidak menggunakan fasilitas negara, dan memastikan ASN-nya netral, sesuai UU saja," ujar dia.
Adanya payung hukum, kata dia, akan membatasi wewenang kepala daerah dalam tim kampanye. Karena itu, menurut dia, masyarakat tak perlu khawatir atau curiga kepala daerah akam menggunakan seluruh kewenangan yang melekat selama kampanye.
Ia menegaskan, TKN akan komitmen dengan aturan yang ada. "Kalau dicurigai, tidak boleh, semuanya bisa dicurigai tidak boleh. Jangankan ditulis namanya, tidak ditulis nama pun bisa dicurigai," kata dia.
Ia mengklaim, saat ini sudah ada sekitar 500 kepala daerah yang memberikan dukungan pada Jokowi-Ma'ruf. Di antara ratusan nama itu, ada nama Khofifah Indar Parawansa (Jawa Timur), Ridwan Kamil (Jawa Barat), Lukas Enembe (Papua), dan Zulkieflimansyah (Nusa Tenggara Barat).
Ikuti Whatsapp Channel Republika