REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski ketidakpastian global meningkat, proyeksi ekonomi indonesia tetap positif. Konsumsi swasta dan pemerintah yang lebih kuat mengangkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil menjadi 5,3 persen pada kuartal kedua. Demikian menurut laporan lndonesia Economic Quarterly Bank Dunia edisi September 2018 yang dirilis hari ini.

Didukung oleh investasi yang kokoh, inflasi stabil, dan pasar tenaga kerja yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2 persen tahun ini juga pada 2019. Kemudian secara berangsur, pertumbuan akan menguat hingga 5,3 persen pada 2020. Risiko terhadap proyeksi ini termasuk normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang sedang berlangsung, dan meluasnya gejolak terkait pasar negara berkembang lainnya.

"Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas, bersama dengan mengeluarkan kebijakan yang tegas dan terkoordinasi, serta fundamental ekonomi makro yang kuat telah meningkatkan ketahanan Indonesia di tengah naiknya ketidakpastian global, " kata Rodrigo A. Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste.

Baca juga, Bank Dunia: Tingkat Kemiskinan Global Turun.

Berkat kinerja ekonomi yang kuat selama bertahun-tahun, lndonesia telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 19,1 persen pada tahun 2000 menjadi 9,8 persen pada 2018. Peluang ekonomi yang lebih baik, khususnya di daerah perkotaan, telah membantu banyak penduduk keluar dari kemiskinan dan menjadi bagian kelas menengah.

Lebih dari separuh penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan. Sehingga laporan edisi kali ini membahas tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam memanfaatkan urbanisasi untuk membawa kemakmuran yang lebih besar dan merata.

"Urbanisasi bisa menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, tapi jika tidak dikelola dengan baik kerugian akibat tekanan yang terjadi akan lebih besar dari manfaatnya,” kata Frederico Gil Sander, Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia.

"Untuk menuai potensi urbanisasi, pemerintah nasional dan daerah perlu beker jasama melakukan reformasi kebijakan dan kelembagaan."

Ikuti Whatsapp Channel Republika