REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Kaukus Masyarakat Pulau Seribu Tolak Reklamasi, Soleh, meminta Pemprov DKI menghentikan proyek breakwater senilai Rp 87,3 miliar. Pasalnya, proyek itu bukan merupakan kebutuhan mendesak dari masyarakat Kepulauan Seribu saat ini.
“Uang segitu banyak, sayang sekali kalau harus digunakan untuk betonisasi laut yang tidak ada manfaatnya,” kata Soleh di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, dalam keterangannya yang disampaikan kepada Republika.co.id, Jumat (21/9/2018).
Menurutnya, masih banyak kebutuhan mendesak yang sangat dibutuhkan masyarakat Kepulauan Seribu yang harus segera dipenuhi ketimbang melakukan betonisasi laut.
“Ini kita coba orang pemprov datang ke sini. Air di sini tak layak untuk minum. Kebutuhan mendasar saja, kami sulit untuk mencarinya. Kita haus tuh dikasih air, bukan dikasih beton,” kata Soleh.
Dikatakan Soleh, tak hanya air, masyarakat Kepulauan Seribu juga kekurangan armada kapal pengangkut jenazah.
“Kemarin proyek kapal pengangkut jenazah yang sudah disambut gembira oleh warga malah dibatalkan. Saya juga nggak ngerti kenapa yang begini-begini dibatalkan,” ucapnya.
Menurut dia, walau sudah berganti pemimpin kehidupan masyarakat Kepulauan Seribu tidak kunjung berubah.
“Ini lagi-lagi Pemprov DKI seperti menganaktirikan orang Kepulauan Seribu. Ada ketidakadilan di sini. Dan Anies seperti tutup mata," ucapnya.
Soleh pun menjelaskan, bahwa anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat pulau tidak sebanding dengan proyek breakwater.
“Untuk betonisasi laut dikeluarkan Rp 87 miliar sedangkan untuk seluruh urusan lainnya selama satu tahun seperti pelayanan masyarakat, pengembangan ekonomi, tata pemerintahan, kesejahteraan, se-kabupaten hanya Rp 39 miliar,” ungkapnya.
Karena itu, masyarakat Kepulauan Seribu kembali menagih janji Anies saat kampanye pada pilkada DKI kemarin.
“Waktu kampanye kemarin, Anies kan janji akan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai wilayah konservasi ekologi. Katanya, maju kotanya, bahagia warganya. Kemana slogan itu?,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika