REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Ketua Komite Urusan Internasional Majelis Tinggi Rusia Konstantin Kosachev menilai, sanksi Amerika Serikat (AS) ke Cina karena membeli peralatan militer Rusia melanggar keadilan berkompetisi.
AS memberlakukan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAASTA), sebuah hukum federal AS yang memberikan sanksi terhadap negara-negara yang dianggap melawan atau musuh AS kepada Cina.
"Departemen Keuangan Amerika memasukan Rusia dalam daftar sanksi di bawah hukum CAASTA yang diberlakukan kepada Departemen Pengembangan Peralatan Cina dan direktur mereka Li Shangfu setelah membeli peralatan militer dan khususnya pesawat jet Rusia, semuanya jelas sangat dangkal," kata Kosachev, seperti dilansir dari Sputnik, Jumat (21/9).
Baca juga, AS Sanksi Cina karena Beli Sukhoi dan Senjata Rusia.
Hukum CAASTA ini sebelumnya diberlakukan kepada Iran, Korea Utara dan Rusia. Selama bertahun-tahun dari 1998 sampai 2016 CAASTA ini hanya berbentuk Rancangan Undang-undang. Tapi pada 2 Agustus 2017 lalu Presiden AS Donald Trump mengesahkan CAASTA sebagai undang-undang resmi.
Masalahnya tidak hanya Cina yang mendapatkan sanksi ini. Sebanyak 27 pejabat dan enam entitas sektor pertahanan dan intelijen Rusia juga masuk daftar hitam. Artinya, negara mana pun yang terbukti melakukan transaksi dengan 27 orang atau enam entitas tersebut akan mendapatkan sanksi dari AS.
"Sanksi ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan kompetisi tidak adil dengan semua hal ini kami mengingat dengan jelas situasi ini seperti yang terjadi dengan Nord Stream 2," kata Kosachev.
Nord Stream atau sebelumnya disebut Jalur Pipa Gas Eropa Utara mendapat serangan yang sama. Ketika itu pipa gas yang dibuat dari Rusia ke Jerman mendapat banyak tentangan negara-negara Eropa Barat. Padahal Nord Stream dibangun untuk menghemat biaya produksi pengiriman gas alam dari Rusia ke Jerman.
Nord Stream 2 yang dibangun pada 2011 sampai 2012 mendapat banyak serangan. Faktor lingkungan dan keamanan nasional negara-negara Eropa menjadi alasan serangan terhadap Nord Stream. Tapi kala itu menurut Rusia faktor ekonomi menjadi alasan utama Nord Stream ditentang.
Menurut Kosachev begitu pula dengan kasus pembelian peralatan militer dan senjata ini. Kosachev mengatakan, masuknya nama pengusaha Yevgeny Prigozhin dan perusahaannya di daftar hitam tersebut sebagai bukti sanksi tersebut hanya untuk mengganggu perdagangan Rusia.
Prigozhin salah satu pengusaha yang paling dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin selalu memilih katering atau restoran Prigozhin ketika menjamu tamu negara. Prigozhin sering dikaitkan dengan Wagner Grup, sebuah perusahaan konstrusksi militer swasta yang dianggap telah menyalurkan senjata kepada banyak pemberontak di seluruh dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika