REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah Kabupaten Sleman, DIY, melanjutkan kunjungan kerja untuk memperluas kualitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Usai bertukar pikiran dengan Pemerintah Kota Medan, Pemkab Sleman menimba kiat-kiat penanganan inflasi dari Pemprov Sumut.
Rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, membawa setidaknya 14 OPD di lingkup Pemkab Sleman. Mereka diterima Plt Sekda Sumatra Utara, Ibnu Sri Hutomo, yang didampingi OPD-OPD terkait di Pemprov Sumut.
Sri menerangkan, kedatangan mereka tidak lain mengetahui langkah-langkah Pemprov SUmut mengendalikan inflasi. Kemudian, inovasi-inovasi yang dilakukan TPID-TPID yang ada sampai mampu meraih penghargaan.
"Mengetahui upaya-upaya Pemprov Sumut dalam menjalin sinergitas dengan pemangku kebijakan yang terlibat dalam pengendalian inflasi," kata Sri, di Kantor Pemprov Sumut.
Ia menekankan, Kabupaten Sleman yang memiliki APBD sebesar Rp 2,676 triliun dengan target PAD Rp 762 miliar penting memiliki kesiapan menghadapi inflasi. Terlebih, inflasi jadi pengganggu serius aktivitas ekonomi.
Keinginan itu dirasa seiring dengan semangat Pemkab Sleman, yang tahun lalu mampu memiliki perolehan PAD mencapai Rp 825,5 miliar. Artinya, meningkat sebesar 15,02 persen dari tahun sebelumnya.
"Karenanya, kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Sri.
Plt Sekda Sumatra Utara, Ibnu Sri Hutomo menerangkan, Pemprov Sumut senantiasa menjaga tradisi dalam koordinasi. Karenanya, terus diadakan rapat-rapat bulanan yang dihadiri pihak-pihak penanganan inflasi.
Bahkan, lanjut Ibnu, rapat-rapat menghadirkan pula pimpinan-pimpinan Bank Indonesia, Bulog, sampai Kepolisian. Hal itu tidak lain dilakukan demi menggerakkan semua elemen yang ada.
Tiap enam bulan, rapat-rapat dilakukan di kabupaten/kota demi memperdalam penguasaan masalah. Secara umum, Pemprov Sumut menekankan ke kabupaten/kota yang ada agar senantiasa menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran.
Lalu, memelihara kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi. Selain itu, Pemprov Sumut terus menegaskan kepada kabupaten/kota untuk meminimalkan dampak administrated prices daerah masing-masing.
"Dan kita menjaga ekspektasi inflasi pelaku-pelaku ekonomi daerah, yang salah satunya dengan membangun Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)," kata Ibnu.
Hasilnya tidak main-main, empat tahun penghargaan TPID mampir ke Sumatra Utara, khususnya Kota Medan. Keberhasilan penanganan inflasi itulah yang coba ditiru Pemkab Sleman agar dapat diterapkan di Kabupaten Sleman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika