REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih meninggalkan karnaval kampanye damai, karena merasa tak nyaman dengan pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya tidak bisa mengatur massa di luar rombongan karnaval.
"Memang yang di luar itu kita enggak bisa atur, misalnya tiba-tiba banyak orang berdiri di pinggir jalan. Lalu mereka mengibar-ngibarkan sesuatu kan kita tidak bisa menata secepat itu," katanya di Silang Monas, Ahad (23/9).
Namun Arief menegaskan bahwa panitia telah mengatur rombongan peserta yang berada di jalur karnaval. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya KPU telah mengajak parpol dan paslon capres dan cawapres untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. "Kita mengatur yang di dalam barisan yang bersama-sama kita," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hari ini telah masuk masa kampanye, sehingga semua bentuk kampanye yang sesuai aturan diperbolehkan. Selain itu terkait kegiatan hari ini, Arief kembali menegaskan bahwa semua yang berada di jalur karnaval berada di dalam kontrol KPU.
"Semua yang berada di jalur kita terkontrol, siapa saja, berapa banyak, jumlah kaos, semua diperlakukan adil," ucapnya.
Baca juga: Tak Nyaman dengan Pendukung Jokowi, SBY Tinggalkan Karnaval
Sebelumnya berdasarkan pantauan Republika, SBY dan Zulkifli Hasan tampak berada di dalam satu mobil golf mengikuti iring-iringan karnaval. Saat hendak memasuki jalan Merdeka Barat, dari arah sebelah kanan terdapat rombongan massa membawa bendera bertuliskan Projo.
Sejumlah massa tersebut meneriaki 'Jokowi Satu Kali Lagi'. Mendengar itu SBY dan Zulkifli bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Edhie Baskoro, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno akhirnya memutuskan untuk turun dari mobil dan memilih berjalan kaki kembali ke arah panggung utama.
Untuk diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar karnaval kampanye damai di silang Monas, Jakarta, Ahad (23/9). Dalam karnaval tersebut dihadiri oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dan sejumlah petinggi partai politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika