REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 yang dilanggar. Salah satu contohnya, ada atribut partai politik dalam acara tersebut.
"Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono protes keras terhadap KPU dalam acara deklarasi kampanye damai. Tadi SBY hadir namun sekitar lima menit mengikuti konvoi, beliau turun dan walkout karena banyak aturan yang dilanggar," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Kawasan Monas, Jakarta, Ahad (23/9).
Awalnya, lanjut dia, kesepakatan peserta Deklarasi Kampanye Damai hanya menggunakan pakaian adat dan tidak membawa atribut partai karena agar tidak terkesan kampanye. Namun, menurut dia, pada kenyataannya dalam acara tersebut banyak atribut parpol namun tidak dilarang KPU.
Hinca menjelaskan, sejak awal kesepakatannya adalah hanya menggunakan pakaian adat sehingga pihaknya tidak membawa atribut parpol, kecuali yang disediakan KPU dan partainya memegang komitmen tersebut. Menurut dia, acara tersebut dipenuhi atribut parpol yang tidak disediakan KPU sehingga hal itu melanggar kesepakatan awal.
"Menurut kami, KPU tidak tegas dan kami protes yang sudah disampaikan kepada KPU dan Bawaslu. Namun, kami bercita-cita membuat pemilu damai," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai hari ini telah masuk masa kampanye. "Pertama ini sudah masa kampanye, sepanjang regulasinya dipatuhi. Yang kedua khusus kegiatan ini, semua yang berada di jalur kita terkontrol, siapa saja, berapa banyak, jumlah kaos, semua diperlakukan adil," kata Arief di Silang Monas, Jakarta, Ahad (23/9).
Adapun soal pendukung Jokowi yang dinilai menyalahi aturan lantaran membawa atribut partai selain dari atribut yang disediakan dari KPU, Arief menjawab, KPU hanya mengontrol delegasi yang berada di jalur karnaval. "Memang yang di luar itu kita enggak bisa atur, misalnya tiba-tiba banyak orang berdiri di pinggir jalan, lalu mereka mengibar-ngibarkan sesuatu kan kita tidak bisa menata secepat itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika