REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan posisi terhormat untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam karnaval deklarasi kampanye damai di Monumen Nasional (Monas). Menurutnya, Presiden RI keenam itu sengaja ditempatkan di antara pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hasto menjelaskan, jika memahami desain KPU, posisi SBY seharusnya berada di pinggir sesuai nomor urut partai. Namun, KPU memberikan kehormatan kepada SBY menempati posisi tengah panggung.

"Supaya posisi Pak SBY itu berada di tengah bersama dengan Pak Presiden Jokowi-Ma'ruf dan Pak Prabowo-Sandiga. Kami partai-partai dengan nomor urut kecil menerima, juga berpikir positif terhadap hal tersebut," katanua di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat Ahad (23/9).

Oleh karena itu dalam iring-iringan karnaval, SBY berada juga di antara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Hasto, adanya atribut partai yang dibawa dalam karnaval sudah di luar tanggung jawab KPU maupun partai.

Ia mengatakan, secara yurisdiksi KPU tidak memperkenankan membawa atribut partai di dalam area deklarasi. Namun, ketika ke luar halaman Monas,  telah menjadi area publik.

"Kita pun tidak menampilkan, PDIP hanya membawa satu bendera sesuai dengan ketentuan. Itu pun karena muncul di dalam, ketika ada berbagai bendera partai termasuk Golkar dan Demokrat juga ada di sana," jelasnya.

Ihwal ketidakikutsertaan Partai Demokrat dalam acara tanda tangan deklarasi kampanye damai, Hasto menyayangkan hal itu. "Ketika ada aspek-aspek lain ya kami tidak memahami. Yang penting kami mengikuti aturan main dari KPU," kata dia.

Menurutnya, dalam kampanye secara otomatis atribut partai akan melekat pada para kader partai. Ia mengatakan, simbol partai adalah hal yang melekat pada setiap kadernya.