REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Senin (24/9) pagi mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan di sektor pangan, seperti Perum Bulog, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Pertemuan tersebut untuk membahas ketahanan pangan di Tahun Politik 2019.
Diskusi yang digelar di Menara Kadin, Jakarta, ini dihadiri antara lain oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, dan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang sering disapa Buwas mengatakan ketahanan pangan belum sepenuhnya tercapai karena Indonesia hingga saat ini masih membuka impor beras.
Menurut Buwas, pemerintah belum bersinergi untuk benar-benar menghentikan impor. "Saya miris negara agraris besar masa pangan impor. Apalagi kalau saya jadi petani, seolah-olah kita tidak berpihak ke petani. Jadi bagaimana kita berpikir sinergi membangun ketahanan pangan," kata Buwas.
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani. Ia menekankan bahwa selain ketahanan pangan, Indonesia juga harus memenuhi target sebagai lumbung pangan dunia pada 2045.
"Yang paling penting juga bersamaan dengan meningkatkan kesejahteraan para petani. Itu penting, karena hal itu bisa terwujud dengan kerja sama semua pihak, pengusaha dan pengambil kebijakan," kata Rosan.
Sementara itu Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia Franciscus Welirang yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengatakan sejumlah komoditas seperti beras, jagung, gula, hingga kedelai dan ayam menjadi penting untuk diperhatikan seluruh pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi.
"Sembilan bulan ke depan akan ada sibuk Pileg dan Pemilihan Presiden, tetapi ada hal penting menjaga ketahanan pangan dan bagi kita di Kadin adalah pembahasan terkait komoditas beras, jagung, gula dan kedelai," kata Franky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika