Senin 24 Sep 2018 13:26 WIB

Gubernur Minta Kejelasan Dana Bantuan Gempa Lombok ke Pusat

Musim hujan buat warga terdampak gempa harus segera keluar dari tenda.

Rep: M Nursyamsi/ Red: Indira Rezkisari
(Kiri ke kanan) Wakil Ketua DPRD NTB Abdul Hadi, Wakil Ketua DPRD NTB Mahalli Fikri, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie, Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya saat sidang istimewa di Gedung DPRD NTB, Senin (24/9).
Foto: Republika/Muhammad Nursyamsyi
(Kiri ke kanan) Wakil Ketua DPRD NTB Abdul Hadi, Wakil Ketua DPRD NTB Mahalli Fikri, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie, Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya saat sidang istimewa di Gedung DPRD NTB, Senin (24/9).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kondisi para warga terdampak gempa yang masih mendiami tenda-tenda pengungsian menjadi prioritas utama bagi Gubernur NTB yang baru, Zulkieflimansyah. Zul, sapaan akrabnya, mengaku akan memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa dengan berkoordinasi bersama bupati dan wali kota terdampak. Termasuk meminta kejelasan pemerintah soal dana bantuan gempa.

Ia mengajak para bupati dan wali kota mencari formula untuk membuat hunian sementara (huntara) kepada warga terdampak gempa. Karena pemerintah pusat tidak memberi alokasi anggaran terhadap sektor tersebut.

"Mudah-mudahan warga yang masih berada di tenda minimal mendapat huntara karena hujan sudah mulai menyapa dan tidak mungkin kita biarkan mereka berada di bawah tenda," ujar Zul usai rapat sidang istimewa di Gedung DPRD NTB, Jalan Udayana, Kota Mataram, NTB, Senin (24/9).

Ia mengajak pemerintah kabupaten/kota terdampak gempa untuk mengambil inisiatif sembari menunggu dana bantuan dari pemerintah pusat turun. "Kita juga berharap pemda mulai sosialisasikan untuk jangan terlampau menunggu dana baru melakukan sesuatu, marilah dengan gotong royong lakukan apa yabg bisa kita lakukan karena musim hujan makin lama sudah makin menyapa kita," kata Zul.

Zul yang sudah beberapa kali meninjau lokasi pengungsian menilai sudah cukup banyak warga yang beraktivitas kembali, meski banyak juga yang belum berani ke rumah karena masih trauma. Dia menilai, proses pemulihan trauma menjadi hal yang harus terus dilakukan.

Mengenai dana bantuan pemerintah pusat senilai Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Zul akan meminta kejelasan dari pemerintah pusat. "Besok akan ketemu kepala BNPB untuk memastikan, mudah-mudahan proses dananya ada dan mencukupi, karena kalau tidak ada kami akan minta kejelasannya sehingga apa yang akan kita lakukan lebih jelas di masa mendatang," ucap Zul.

Zul menilai, tidak adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat terhadap pembangunan huntara lantaran akan adanya bantuan dana untuk pembangunan hunian tetap yang sedang dalam proses. "Kemarin dengan asumsi ketimbang bikin huntara sekalian saja langsung (hunian tetap)," katanya menambahkan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement