REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga dimulainya masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Partai Bulan Bintang (PBB) belum juga menentukan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasil Ijtima Ulama II yang disebut menjadi pedoman PBB, tidak serta merta dipatuhi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Ferry Noer mengonfirmasi partainya memang belum menentukan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Menurut dia, PBB saat ini masih fokus mempersiapkan Pemilihan Anggota Legistlatif (Pileg) 2019.
Mengenai sikap dalam Pilpres, Ferry mengatakan, PBB akan mengadakan Rapat Koordinasi bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang, juga para calon anggota (caleg) DPR. Dalam rapat itu, menurut dia, PBB akan menyerap keinginan arus bawah yang didengar oleh DPC, DPW kami, juga dengan caleg-caleg DPR
"Jadi intinya belum kita putuskan karena akan mengadakan rapat koordinasi dulu," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Senin (24/9).
Ferry menyebutkan, akan ada tiga opsi yang dibahas dalam rapat tersebut. Berdiri di tengah atau netral, mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, atau Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Meski begitu, ia mengatakan, kedua pasangan harus menjaga keutuhan NKRI serta berkampanye secara damai dan cerdas. PBB, lanjut Ferry, akan mempertimbangkan pasangan calon yang sesuai dengan visi misi PBB, yang tentunya sejalan konsep bela Islam, bela umat, dan bela NKRI.
"Yang paling utama adalah membantu dan memberikan dukungan pada kita untuk kemaslahatan PBN," kata dia.
Meski tim sukses di masing-masing pasangan calon telah terbentuk, PBB tak khawatir jika nantinya akan bergabung. Pasalnya, PBB bisa membuat struktur tim sendiri di luar tim sukses nasional.
"Itu gak ada masalah. Tapi tunggu (keputusan) akhir Oktober nanti," kata dia.
Ihwal hasil Ijtima' Ulama II yang tak diikuti PBB, Ferry beralasan, pihaknya belum mendapatkan salinan pakta integritas yang ditandatangani Prabowo saat ijtima berlangsung. Menurut dia, sikap PBB saat ini bukan berarti tak mendengarkan apirasi ulama.
Ia mengatakan, keinginan PBB adalah Prabowo-Sandiaga menandatangani kesepakatan penegakan syariat Islam. "Cuma kita gak tahu apakah di dalamnya (pakta integritas Ijtima' Ulama II) sudah ditandatangani atau belum. Kita belum dengar itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika