REPUBLIKA.CO.ID, PASAMAN BARAT -- Tim survei negara Jepang didampingi tim Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal mengambil contoh air laut di Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar). Air laut itu direncanakan akan dibangun sarana pengolahan air laut menjadi air minum.
"Benar, kami mendapat kunjungan dari tim survei Jepang. Kedatangan mereka dalam rangka survei lokasi perihal rencana pembangunan sarana pengolahan air laut yang akan diolah menjadi air minum yang bisa dikonsumsi masyarakat," kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran yang langsung mendampingi tim survei, Senin (24/9).
Ia mengucapkan terima kasih kepada Kemendes dan pemerintah Jepang yang sudah memilih Pasaman Barat untuk tempat membangun sarana pengolahan air laut menjadi air minum. Menurutnya, Pemkab Pasaman Barat siap menyediakan berbagai keperluan dalam rangka penyediaan alat pengolahan air laut tersebut. Begitu juga dengan lahan sebagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana juga siap memfasilitasi.
"Mudah-mudahan rencana baik ini dapat berjalan nantinya untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Anggota tim teknis survei Jepang, Yoshimura menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya dalam rangka melakukan survei untuk pemasangan alat pengolah air laut di Pasaman Barat mendapatkan batuan pendanaan survei dari Pemerintah Jepang. Menurutnya kunjungan perusahaan Nedo, New Energy and Industrial Development Organization dalam rangka menjadikan Pasaman Barat sebagai salah satu proyek percontohan teknologi "Solar Powered Sea Water Reverse Osmosis" berdasarkan kajian dan rekomendasi Kemendes.
Ia menjelaskan kapasitas alat itu sendiri nantinya dalam satu hari bisa mengolah 1,5 meter kubik air. Sebanyak 1,5 meter kubik air itu nanti bisa untuk konsumsi 200 sampai 500 orang. Namun karena banyaknya kebutuhan masyarakat akan air minum maka kapasitas tersebut bisa ditingkatkan menjadi 4,5 meter kubik. "Setelah pembangunan alat pengolahan ini selesai diharapkan juga akan menjadi wisata edukasi di Sasak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya.
Ia menyebutkan kegiatan tersebut diawali dengan survei terlebih dahulu dan kemudian pelaksanaan akan dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan ke depan yang disesuaikan dengan pendanaan yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika