REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pentagon mengatakan pada hari Senin (24/9) Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan suku cadang untuk pesawat tempur F-16 dan pesawat militer lainnya ke Taiwan. Penjualan itu senilai hingga 330 juta dolar AS.

Penjualan militer AS ke Taiwan ini menambah ketegangan dalam hubungan antara AS dan Cina, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya.

Taiwan masih perlu menyelesaikan detail penjualan dengan perusahaan AS. “Penjualan yang diusulkan ini akan berkontribusi pada kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS dengan membantu meningkatkan keamanan dan kemampuan defensif penerima, yang telah dan terus menjadi kekuatan penting untuk stabilitas politik, keseimbangan militer, dan kemajuan ekonomi di kawasan itu," kata Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon dalam sebuah pernyataan.

Cina sangat curiga atas niat AS terhadap Taiwan, yang dilengkapi dengan persenjataan buatan AS. Cina juga mencurigai keinginan Washington menjual peralatan yang lebih canggih, termasuk jet tempur baru, ke Taiwan.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (25/9), Kantor Kepresidenan Taiwan berterima kasih kepada AS atas dukungannya. Taiwan juga menyatakan pulau itu akan terus tetap dalam komunikasi dan kerja sama yang erat dengan Washington untuk masalah termasuk keamanan.

Para ahli militer mengatakan keseimbangan kekuatan antara Taiwan dan Cina telah bergeser menguntungkan Cina, yang mungkin bisa mengalahkan pulau itu kecuali pasukan AS datang dengan cepat untuk bantuannya. "Permintaan 330 juta dolar AS mencakup suku cadang untuk F-16, C-130, F-5, Indigenous Defence Fighter (IDF), semua sistem pesawat terbang dan subsistem lainnya, dan elemen terkait lainnya dari logistik dan dukungan program," kata Pentagon.

Pentagon mengatakan penjualan yang diusulkan diperlukan untuk mempertahankan armada pertahanan dan udara Taiwan, dan tidak akan mengubah keseimbangan militer di wilayah tersebut. Cina tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa apa yang dilihatnya sebagai provinsi bandel di bawah kontrolnya.

Presiden Cina Xi Jinping mengatakan kepada Menteri Pertahanan AS Jim Mattis selama kunjungan ke Beijing pada bulan Juni bahwa Beijing berkomitmen untuk perdamaian. Akan tetapi, Cina tidak dapat melepaskan 'bahkan satu inci' wilayah yang ditinggalkan leluhur negara itu. 

Baca juga, Cina Panggil Dubes AS Terkait Sanksi Pembelian Senjata Rusia

Ikuti Whatsapp Channel Republika