REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengungkapkan, pihak pengembang dari apartemen Dhika Universe harus menyelesakan permasalahannya dengan masyarakat yang saat ini masih belum menemukan titik temu. Hal tersebut ia ungkapkan terkait dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh sebagian warga Terban atas pembangunan apartemen itu, karena dianggap berdampak kepada lingkungan sekitar pembangunan.
"Kalau masih ada persoalan di masyarakat semua persoalan itu harus diselesaikan, karena itu membuat tidak nyaman. Tidak nyaman bagi masyarakat maupun bagi pengembang," kata Heroe di Kantor Gubernur DIY, Selasa (25/9).
Menurutnya, terjadinya penolakan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengembang kepada masyarakat. Sementara, izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) juga sudah diterbitkan oleh pemerintah.
"Saya harapkan pengembang untuk aktif di masyarakat supaya tidak ada lagi pro dan kontra. Sebenarnya semua harus diselesaikan oleh pengembang. Jadi jangan sampai semua masyarakat itu terdampak. Saya pesan kepada semua investor dan pengembang agar selesaikan persoalan dengan masyarakat," lanjutnya.
Seperti diketahui, pembangunan Apartemen Dhika Universe, Terban, Yogyakarta, masih menuai penolakan dari berbagai pihak. Sebab, proses pembangunan yang masih berlangsung saat ini berdampak terhadap masyarakat yang berada di sekitar area pembangunan, salah satunya aktivitas di Yayasan Budi Mulia Dua.
Kepala Yayasan Budi Mulia Dua, Sri Wahyuni mengungkapkan, terdapat berbagai kekhawatiran dari pihak sekolah maupun orang tua murid dengan adanya aktivitas pembangunan apartemen. Lokasi sekolah yang dekat dengan kawasan pembangunan, mengakibatkan sekolah tersebut yang paling terdampak.
"Justru kekhawatirannya bagaimana proses pembangunan membuat tidak nyaman anak-anak ya. Ada debu, apa lagi ini musim kemarau, dan deket (dengan lokasi sekolah). (Debu) tidak sehat, dan juga aktivitas belajar mengajar terganggu karena ada suara dari aktivitas pembangunan," kata Sri di Yayasan Budi Mulia Dua, Yogyakarta, Jumat (22/9).
Oleh sebab itu, pijak sekolah harus berusaha lebih meningkatkan keamanan terhadap muridnya. Lalu lintas dikawasan sekolah pun menjadi macet karena adanya pembangunan dan masuk keluarnya kendaraan berat.
Sementara itu, salah satu warga Terban, Muhammad Arif Hermawan mengaku ada kejanggalan terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) dan lolos analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) apartemen tersebut. Untuk itu, ia akan tetap menolak pembangunan apartemen itu.
"Jangan dilupakan tanah kami rawan (longsor). Kami 29 meter lebih dari sempadan. Sempadannya di bawah, yang kita khawatirkan itu longsornya dari atas. Itu lereng, apakah itu menjadi pertimbangan," kata Arif.
Studi Amdal pun, lanjutnya, tidak pernah dikemukakan kepada warga. Pihak pengembang sangat tertutup kepada warga terkait akan studi Amdal tersebut.
"Tidak ada ketebukaan studi, tertutup. Studi Amdal itu bisa diakses siapapun, tidak menjadi eksklusif. Tapi mereka (pengembang) tidak pernah terbuka. Sekarang studi Amdalnya sudah jadi, ini yang mejadikan kami sakit hati," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika