Ketidaknetralan KPU-Bawaslu Pemicu Utama Kerawanan Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo, menngatakan ketidaknetralan KPU dan Bawaslu bisa memicu kerawanan pada Pemilu 2019. Karena itu, dirinya mengingatkan KPU dan Bawaslu selalu menjaga netralitas selama Pemilu 2019.

"Kami menyampaikan agar teman-teman KPU dan Bawaslu benar-benar menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu nanti. Sikap-sikap yang tidak netral dari dua penyelenggara pemilu juga merupakan pemicu utama dari potensi kerawanan di daerah," ujar Soedarmo saat memberikan sambutan pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9).

Ketidaknetralan ini, kata dia, sempat dirasakan saat Soedarmo menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh pada 2017 dan Plt Gubernur Papua pada 2018. Menurut dia, kerawanan di Aceh dan Papua justru disebabkan sikap tidak netral dari penyelenggara pemilu.

"Di Papua selama Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 jatuh banyak korban. Ternyata konfliknya terjadi karena ketidaknetralan penyelenggara. Karena itu, ketika saya menjadi Plt Papua di tahun 2018, saya memberikan perhatian khusus kepada penyelenggara agar netral dan tegas dalam mengambil sikap," lanjut Soedarmo.

Menurut dia, penyelenggara pemilu harus tegas terhadap peserta pemilu dan pendukungnya jika memang melakukan pelanggaran. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda yang berpotensi menimbulkan masalah

"Jadi, penyelenggara harus tegas, tidak boleh memihak kepada salah pasangan calon," tegasnya.

Dia menambahkan, IKP Pemilu 2019 yang sudah diluncurkan sebaiknya dimanfaatkan sebagai data awal untuk mencegah serta meminimalisasi potensi kerawanan dalam pemilu men datang. "IKP ini adalah data awal untuk melakukan deteksi dini, meminimalisasi npotensi gangguan dan kerawanan Pemilu di daerah masing-masing. Usahakan yang merah di IKP 2019, jadi hijau," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika