REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM -- Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven kalah dalam pemungutan suara wajib di parlemen pada Selasa (25/9). Kekalahan ini mengharuskan Lofven mundur. Namun dengan tidak ada blok politik besar yang memegang mayoritas, masih belum jelas siapa yang akan menggantikannya.
Pemilih menyebabkan /hung parliament/ dalam pemilihan 9 September dengan blok kiri-tengah Lofven mengumpulkan 144 kursi, lebih satu dari Partai Aliansi oposisi tengah-kanan. Anti-imigrasi, Partai Demokrat Swedia, dengan 62 kursi, juga mendukung pemungutan suara untuk menurunkan Lofven.
Analis mengharapkan ketua parlemen untuk memilih Ulf Kristersson, pemimpin Partai Moderat - sekutu terbesar Partai Aliansi - untuk mencoba membentuk pemerintahan baru. Namun dengan Aliansi dalam minoritas, ia membutuhkan dukungan baik dari Demokrat Swedia yang dijauhi oleh semua pihak sejak partai memasuki parlemen pada tahun 2010, atau blok pusat kiri.
Stefan Lofven dari Sosial Demokrat juga telah mengesampingkan dukungan pemerintah Aliansi. Sementara, pemimpin Demokrat Swedia Jimmie Akesson mengulangi pada hari Selasa (25/9) bahwa partainya akan menjatuhkan pemerintah yang tidak memberikan suara pada imigrasi, kesehatan, pensiun dan regulasi kejahatan.
"Jika Ulf Kristersson ingin menjadi perdana menteri, itu hanya bisa terjadi dengan bantuan saya," kata pemimpin Demokrat Swedia, Jimmie Akesson dikutip Reuters.
Aliansi Moderat, Pusat, Liberal dan Demokrat Kristen mengatakan tidak akan bernegosiasi dengan mereka. Ketua parlemen memiliki empat hari untuk membentuk pemerintah baru dan jika situasi tetap menemui jalan buntu, Swedia akan mengadakan pemilu lain dalam waktu tiga bulan.
Dengan pemungutan suara baru tidak memungkinkan untuk mengubah situasi, semacam kompromi kemungkinan akan disingkirkan. Sejumlah kombinasi partai telah disarankan, tetapi semua akan memiliki biaya politik yang berat dan kesepakatan bisa memakan waktu berminggu-minggu. Lofven akan memimpin pemerintahan transisi sampai pemerintahan baru dikukuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika