REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mendorong seluruh tim kampanye Jokowi-Ma'ruf hingga tingkat daerah tidak keluar dari garis disepakati Koalisi Indonesia Kerja. Seluruh tim kampanye diminta tidak menggunakan bahasa yang bernada provokasi, menghina dan memicu kerusuhan.
"Kita punya peraturan dan internal, yang pertama seluruh konten yang ada dalam konteks tone positif. Kedua, kita harus disiplin tidak melakukan, menyampaikan bahasa atau diksi yang memprovokasi, yang menghina kemudian yang nyinyir terus, tidak boleh berlebihan," ujar Karding menanggapi Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang dikeluarkan Bawaslu RI, di Media Center KIK Menteng, Jakarta, Selasa (25/9).
Karding menyebut KIK pun mendorong kepolisian, penyelengara Pemilu, peserta Pemilu dan pihak terkait untuk berkoordinasi dalam mengupayakan keamanan daerah. KIK pun, kata Karding, siap bekerjasama dengan pihak-pihak tersebut.
"Kita beri ruang yang bebas dan independen berdasarkan hukum yang ada tentang bagaimana kita bekerja. Tetapi sebagai tim kita bantu polisi, karena itu kan kewajiban kita semua agar tidak memancing, tidak mendorong, tidak memberi provokasi kepada masyarakat untuk terciptanya suasana yang tidak kondusif," kata Karding.
Juru Bicara TKN, Lena Maryana Mukti juga meminta Bawaslu menjalankan peran pengawasannya secara efektif dalam tahapan kampanye. Ia meminta Bawaslu menyiapkan diri dalam mengamati kampanye di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.
"Jadi kami berharap Bawaslu tidak hanya merilis potensi kerawanan di daerah-daerah tersebut tetapi KPU juga menyiapkan diri untuk mengatisipasi, sekaligus bisa mensosialisasikan apa saja yamg boleh dan yang tidak baik itu kampanye di udara maupun kampanye tatap muka," ujar Lena.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan ada dua daerah dengan indeks kerawanan pemilu (IKP) tertinggi. Sementara itu, ratusan daerah lain memiliki tingkat kerawanan pemilu yang tergolong sedang.
Skor IKP nasional berada dalam kategori sedang, dengan rata-rata skor nasional sebesar 43,89-53,80. Kemudian, dari 514 kabupaten/kota, ada dua kabupaten dengan IKP yang masuk kategori tinggi. Keduanya yakni ada Kabupaten Lombok Timur (IKP 70,02) dan Kabupaten Teluk Bintuni (IKP 66,47)," ujar Abhan dalam sambutan saat peluncuran IKP Nasional Pemilu 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9). Sementara itu, sebanyak 512 kabupaten/kota lain, masuk dalam kategori IKP rawan sedang. Abhan melanjutkan, tidak ada satu kabupaten/ kota pun yang IKPnya masuk kategori rawan rendah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika