REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memperingatkan Cina tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap minoritas Muslim Uighur. Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (25/9).

"Setiap kali saya duduk dengan pemimpin dunia manapun, tapi terutama di mana ada masalah HAM, saya mengangkat masalah HAM," kata Trudeau, dikutip laman Al Araby.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan dia telah bertemu Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi pada Senin (24/9). Pada kesempatan itu, ia turut menyuarakan keprihatinan tentang dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur.

"Kami yang hidup dalam kebebasan memiliki kewajiban membela orang-orang yang tidak memilikinya," ujar Freeland.

Cina telah menghadapi kritik keras dalam beberapa bulan terakhir terkait tindakannya terhadap Muslim Uighur. Cina dituduh menjalankan kamp pendidikan ulang. Di kamp tersebut, Muslim Uighur disebut dipaksa meninggalkan aspek keyakinan agama mereka.

Baca juga:

• Tindakan Keras Cina Terhadap Muslim Uighur Mengkhawatirkan
• HRW: Rumah Muslim Uighur Dipasangi Kode QR

Media yang disokong pemerintah Cina menyebut kamp itu sebagai pusat pelatihan anti-ekstremisme. Sementara para kritikus menyebutnya sebagai kamp konsentrasi. Kelompok HAM Human Rights Watch (HRW), dalam laporan yang dirilis dua pekan lalu, mengatakan terdapat sekitar satu juta orang yang ditempatkan di kamp-kamp yang tersebar di seluruh wilayah barat Cina. 

Dalam laporan itu HRW pun menyebut Muslim Uighur menghadapi pembatasan aktivitas peribadahan dan indoktrinasi paksa oleh pemerintah Cina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo sempat menyatakan hal serupa dengan HRW.

Seorang Muslim Uighur berada di depan militer yang patroli di wilayah Xinjiang.

"Ratusan ribu dan mungkin jutaan orang Uighur ditahan di luar kehendak mereka di kamp-kamp pendidikan ulang di mana mereka dipaksa menjalani indoktrinasi politik yang berat dan pelanggaran berat lainnya," ujar Pompeo.

Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang menolak memberikan tanggapan rinci atas laporan HRW. Ia hanya mengatakan HRW adalah kelompok yang penuh prasangka terhadap Cina dan telah memutarbalikkan fakta. Geng mengklaim langkah-langkah di Xinjiang bertujuan mempromosikan stabilitas, pembangunan, persatuan, sekaligus menindak separatisme etnis dan kegiatan kriminal teroris yang kejam.

Baca juga: Uighur Terancam Punah

Ikuti Whatsapp Channel Republika