REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) berkerja sama dengan Arab Saudi membangun reaktor nuklir. Menteri Energi Amerika Serikat (AS) Rick Perry mengatakan masih ada tantangan dalam pembicaraan standard nonproliferasi.
Perry mengatakan pembicaraan tentang standar nonproliferasi sudah ada kemajuan. Tapi, pembahasan tentang hal itu tidak secepat yang diharapkan kedua belah pihak.
"Nonprofelirasi pesan yang sangat penting, bagi dunia global," kata Perry, Kamis (27/9).
Kementerian Energi AS sudah melakukan pembicaraan dengan Raja Salman dan Pangeran Mohammed bin Salman. Kerajaan Arab Saudi berambisi membangun dua pembangkit tenaga listrik bertenaga nuklir. Arab Saudi ingin membangun 16 reaktor nuklir dalam beberapa dekade ke depan yang modalnya sebesar 80 miliar dolar AS.
Pembicaraan tersebut dilakukan atas keinginan Arab Saudi untuk melonggarkan perjanjian nonproliferasi. Mereka ingin reaktor-reaktor nuklir tersebut nantinya dapat digunakan untuk menambah uranium dan memproduksi plutonium.
Sementara para pendukung perjanjian nonprofelirasi khawatir teknologi untuk menambah uranium dan memproduksi plutonium dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Perry mengatakan pertemuan tersebut untuk memastikan inspeksi nuklir tidak mengganggu wilayah sensitif di Kerajaan Arab Saudi.
Pada Juli lalu, pemerintah Korea Selatan memberikan pernyataan perusahaan BUMN mereka KEPCO (Korea Electric Power Corporation) bersama AS, Perancis, Cina, dan Rusia sudah mengajukan penawaran untuk membangun proyek nuklir tersebut. Pemenang pelelangan proyek itu akan diumumkan pada 2019.
Sementara itu, AS juga berharap Arab Saudi membeli teknologi daya nuklir dari perusahaan mereka, salah satunya Westinghouse. Perusahaan gabungan setelah Chapter 11 bangkrut dan mengabaikan rencana membangun dua teknologi nuklir canggih AP1000 di AS.
Jika Arab Saudi dapat kesepakatan melonggarkan perjanjian nonproliferasi maka Uni Emirat Arab dapat melanggar perjanjian nuklir dengan Amerika yang mereka buat tahun lalu. Mereka bisa menambah jumlah uranium.
Kesepakatan Uni Emirat Arab ada masuk dalam Perjanjian 123. Sebuah perjanjian energi nuklir dan atom antara AS dengan negara lainnya yang dibuat pada 1956.
Dalam perjanjian negara yang berkerja sama dengan AS membangun pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir dilarang menambah jumlah atau melakukan pemrosesan awal uranium. Hal itu karena dapat disalahgunakan menjadi senjata nuklir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika