REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis, mengaku telah berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi saat negaranya berupaya mengatur gencatan senjata di Gaza. Pertemuan kedua pemimpin berlangsung di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.
"Pembicaraan Netanyahu dengan Sisi pada Rabu (26/9) malam waktu setempat memusatkan pembahasan pada perkembangan di kawasan," tulis Perdana Menteri Israel itu di Twitter tanpa memberikan keterangan rinci.
Mesir belakangan ini berupaya memperantarai gencatan senjata jangka panjang antara Israel dan gerakan Hamas yang dominan di Jalur Gaza. Gencatan berupaya diwujudkan di tengah kekerasan yang kerap muncul di sepanjang perbatasan Israel-Gaza. Di sekitar itu, banyak warga Palestina menggelar protes setiap pekan.
Netanyahu dan Sisi pertama kali bertemu di depan umum pada 2017. Media massa Israel bulan lalu melaporkan bahwa mereka telah melangsungkan pertemuan rahasia di Mesir pada Mei untuk membahas gencatan senjata di Gaza.
Gaza saat ini berada di bawah aturan ketat perbatasan Israel dan Mesir. Mesir merupakan salah satu dari beberapa negara Arab yang mengakui Israel di bawah perjanjian perdamaian 1979 dan kedua negara itu terus menjalin koordinasi erat menyangkut keamanan dan energi.
Pada Kamis, perusahaan-perusahaan Israel dan Mesir mengumumkan bahwa mereka akan membeli jalur pipa yang memungkinkan kesepakatan bersejarah ekspor gas alam senilai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp 223,5 triliun) bisa dimulai tahun depan.
Pertemuan Netanyahu dan Sisi berlangsung beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia menginginkan penyelesaian dua-negara bagi konflik Israel-Palestina. Namun kemudian pada Rabu, Trump berkata dalam acara jumpa pers bahwa ia akan bersikap terbuka pada penyelesaian satu-negara jika kedua pihak menginginkannya.
Dalam pernyataan, Netanyahu merasa yakin rencana perdamaian yang dijanjikan AS akan mendukung tuntutan Israel untuk tetap menjaga kendali di Tepi Barat. Tepi Barat, wilayah yang diinginkan Palestina menjadi bagian dari negaranya pada masa mendatang, diduduki Israel dalam perang 1967.
Palestina saat ini sedang memboikot upaya perdamaian yang dilancarkan Washington setelah Trump mendobrak kebijakan lama AS dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Seiring dengan pengakuan tersebut, Amerika Serikat telah memindahkan kedutaannya ke kota yang diperebutkan itu. Para pemimpin Palestina mengatakan bahwa negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, harus didasarkan atas perbatasan sebelum perang 1967 dan keberadaan militer Israel pada masa mendatang di sana akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika