REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina menyebut masalah Rohingya tidak harus diperumit dan menjadi permasalahan internasional. Pernyataan itu disampaikan Cina saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana membentuk sebuah badan untuk menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB memberikan suara pada Kamis (27/9) untuk membentuk badan itu. Badan itu juga akan menyelidiki kemungkinan genosida di negara bagian Rakhine di Myanmar barat. Cina, Filipina, dan Burundi menentang langkah itu. Namun langkah itu didukung oleh lebih dari 100 negara.
Selama setahun terakhir, lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh menyusul tanggapan militer terhadap serangan pos keamanan oleh gerilyawan Rohingya.
PBB telah menyebut tindakan Myanmar sebagai "pembersihan etnis". Namun tuduhan itu ditolak oleh Myanmar. Myanmar menyalahkan gerilyawan Rohingya untuk sebagian besar laporan tentang kekejaman.
Cina memiliki hubungan dekat dengan Myanmar, dan mendukung operasi kontra-pemberontakan yang sah di Rakhine. Beijing telah membantu memblokir resolusi tentang krisis Rohingya di Dewan Keamanan PBB.
Berbicara kepada Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali dan Menteri Kantor Penasihat Negara Myanmar Kyaw Tint Swe di New York pada Kamis, Penasihat Negara Cina Wang Yi mengatakan masalah Rakhine adalah masalah yang kompleks dan bersejarah.
"Masalah negara Rakhine pada dasarnya adalah masalah antara Myanmar dan Bangladesh. Cina tidak menyetujui menyulitkan, memperluas, atau menginternasionalkan masalah ini," kata Wang, menurut pernyataan kementerian luar negeri Cina yang dikeluarkan Jumat (28/9).
Cina berharap Myanmar dan Bangladesh dapat menemukan resolusi melalui pembicaraan. Cina bersedia untuk terus membantu menyediakan platform dalam komunikasi tersebut.
"Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga dapat memainkan peran konstruktif dalam hal ini," kata Wang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menghadiri pertemuan, yang diadakan di sela-sela KTT PBB itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika